KARAWANG – Istilah ‘perpanjangan paspor’ sering digunakan pada saat masyarakat ingin melakukan permohonan penggantian paspornya yang telah habis masa berlaku. Namun, penggunaan istilah ini nyatanya kurang tepat. Hal ini disebabkan paspor yang sudah habis masa berlakunya harus diganti dengan yang baru, bukan ditambah masa berlakunya.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Madriva Rumadyo Gusmaritno, menyampaikan bahwa penggantian paspor habis masa berlaku dapat dilakukan sejak enam bulan sebelum habis masa berlakunya. Bagi pemilik paspor yang masa berlakunya kurang dari enam bulan, tidak dapat melakukan perjalanan ke luar negeri sebelum mengajukan penggantian habis masa berlaku.

“Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Jadi jika masih ada rencana untuk keluar negeri, harap diurus terlebih dahulu penggantian paspornya,” ujarnya, Selasa (2/6).

Lebih lanjut, Madriva menjelaskan untuk prosedur penggantian paspor habis masa berlaku dilakukan dengan melakukan pendaftaran antrean melalui Aplikasi M-Paspor. Masyarakat dapat mendaftar dengan memilih jenis permohonan yang sesuai yaitu penggantian paspor.

Di sisi lain, Madriva menyampaikan bahwa tidak ada keharusan untuk mengganti paspor yang sudah habis masa berlaku sesegera mungkin. Paspor dapat diganti sesuai dengan kebutuhan pemegang apabila masih perlu melakukan perjalanan ke luar negeri. Meskipun begitu, paspor yang sudah habis masa berlaku tetap harus dijaga dengan baik agar tidak terjadi kerusakan maupun kehilangan.

“Walaupun sudah habis masa berlaku, jika rusak atau hilang tetap harus melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) paspor sebelum bisa mengganti dengan yang baru. Jadi harap tetap disimpan sebaik mungkin agar pengurusan penggantiannya lebih mudah saat dibutuhkan,” pungkasnya.

Penulis: Ahnaf Arzaqu Zaki Jumadi

Editor: Guntur Widyanto

KARAWANG – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang menegaskan paspor lama yang telah digunting petugas tidak dapat digunakan kembali untuk perjalanan internasional setelah paspor baru diterbitkan.

Pengguntingan paspor dilakukan sebagai tanda bahwa dokumen tersebut sudah tidak aktif dan telah digantikan dengan paspor baru. Meski demikian, paspor lama tetap dapat disimpan oleh pemilik sebagai arsip pribadi maupun bukti perjalanan sebelumnya.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Karawang, Madriva Rumadyo Gusmaritno, mengatakan pengguntingan paspor merupakan prosedur resmi dalam proses penggantian paspor.

“Paspor yang sudah diganti wajib digunting sebagai tanda bahwa dokumen tersebut sudah tidak aktif dan telah digantikan dengan paspor baru,” ujar Madriva, Rabu (20/5).

Ia menjelaskan, pengguntingan dilakukan setelah proses penggantian paspor selesai dan paspor baru resmi diterbitkan kepada pemohon.

Selain itu, Imigrasi Karawang juga mengingatkan masyarakat agar memberikan informasi yang benar saat mengajukan penggantian paspor. Pasalnya, masih ditemukan pemohon yang mengajukan penggantian paspor biasa, namun ternyata paspor aktif miliknya hilang.

Menurut Madriva, paspor yang hilang harus diproses melalui prosedur kehilangan paspor dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kasus tertentu, kehilangan paspor juga dapat dikenakan biaya beban sebesar Rp1.000.000.

“Beberapa kasus ditemukan adanya pemohon yang mengaku ingin mengganti paspor biasa, namun ternyata paspor aktifnya hilang. Untuk menghindari kesalahpahaman dan pelanggaran aturan, masyarakat diimbau untuk memberikan informasi yang jujur kepada petugas,” katanya.

Penulis: Zaki Mulyono

Editor: Guntur Widyanto

KARAWANG – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang membuka layanan pengecekan status permohonan paspor bagi masyarakat. Layanan tersebut dapat digunakan pemohon untuk mengetahui perkembangan proses permohonan paspor hingga dokumen diterbitkan.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Karawang, Madriva Rumadyo Gusmaritno, mengatakan pengecekan status permohonan paspor harus dilakukan melalui kantor imigrasi penerbit paspor.

“Silakan menghubungi kantor imigrasi penerbit untuk mengecek status permohonan paspor,” ujar Madriva, Rabu (20/5).

Ia menjelaskan, masyarakat dapat menghubungi kantor imigrasi penerbit melalui kanal resmi masing-masing kantor imigrasi. Khusus pemohon paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, pengecekan status permohonan dapat dilakukan melalui nomor Whatsapp resmi 085921936785.

Menurutnya, layanan pengecekan status paspor tersebut tidak dipungut biaya. Masyarakat juga diminta berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan imigrasi dan menawarkan layanan serupa di luar kanal resmi.

“Pengecekan status permohonan paspor Imigrasi Karawang hanya melalui nomor Whatsapp resmi tersebut dan tidak dipungut biaya apa pun,” katanya.

Kantor Imigrasi Karawang mengimbau masyarakat memanfaatkan layanan resmi yang tersedia apabila membutuhkan informasi terbaru terkait proses permohonan paspor guna menghindari potensi penipuan.

Penulis: Ahnaf Arzaqu Zaki Jumadi

Editor: Guntur Widyanto

KARAWANG – Proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan tahap yang harus dilalui apabila terjadi kehilangan atau kerusakan paspor sebelum pemohon diperkenankan untuk mengajukan permohonan baru. Saat mengurus BAP paspor, masyarakat perlu memahami bahwa pemohon akan dikenai denda jika paspornya hilang atau rusak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Madriva Rumadyo Gusmaritno, menegaskan bahwa ketentuan pemberian denda paspor hilang dan rusak sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024. Petugas berkewajiban untuk memberikan denda sesuai dengan kasus yang terjadi berdasarkan peraturan tersebut.

“Denda paspor hilang karena lalai sebesar Rp 1 juta, sedangkan denda paspor rusak karena lalai sebesar Rp 500 ribu,” jelasnya, Selasa (12/5).

Madriva menegaskan bahwa petugas tidak berwenang untuk mengubah nominal denda baik itu menambahkan maupun mengurangi. Seluruh proses BAP harus diselenggarakan sesuai dengan prosedur resmi yang berlaku.

“Jadi denda BAP tidak bisa ditawar. Apabila terjadi pungutan liar oleh petugas Imigrasi Karawang, masyarakat diharapkan segera melaporkannya melalui kanal pelaporan kami di nomor Whatsapp 08111018171,” pungkasnya.

Penulis: Ahnaf Arzaqu Zaki Jumadi

Editor: Guntur Widyanto

KARAWANG – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang menginformasikan bahwa pembuatan paspor tidak dibatasi domisili. Meski begitu, terdapat beberapa hal yang perlu dipahami agar proses pengurusan paspor dapat berjalan dengan lancar.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Madriva Rumadyo Gusmaritno, menjelaskan bahwa pemohon paspor dapat memilih kantor imigrasi mana pun tetapi tetap harus memerhatikan ketersediaan kuota antrean pada aplikasi M-Paspor.

“Selama kuota antrean di kantor imigrasi yang dipilih masih tersedia, masyarakat bisa mendaftar di kantor tersebut walaupun berbeda domisili,” ujarnya, Jumat (8/5).

Lebih lanjut, Madriva juga menjawab pertanyaan yang sering diajukan masyarakat terkait surat domisili. Ia menjelaskan bahwa surat domisili merupakan dokumen pendukung yang perlu dilengkapi hanya jika diminta oleh petugas saat proses wawancara.

“Jika petugas meminta surat domisili, akan diberikan waktu selama 14 hari untuk melengkapinya,” tambahnya.

Selain itu, Madriva juga mengingatkan meskipun pembuatan paspor bisa dilakukan di kantor imigrasi mana saja, pengambilan paspor hanya bisa dilakukan di kantor imigrasi tempat paspor tersebut diterbitkan. Ia mengimbau masyarakat untuk memastikan bisa hadir kembali di kantor imigrasi yang dipilih untuk mengambil paspornya.

“Proses penerbitan paspor memerlukan waktu 4-5 hari kerja. Jadi pastikan untuk bisa datang kembali ke kantor imigrasi setelah paspornya terbit agar permohonan tidak hangus,” pungkasnya.

Penulis: Ahnaf Arzaqu Zaki Jumadi

Editor: Guntur Widyanto