KARAWANG – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang mengingatkan masyarakat agar memastikan seluruh data diri yang digunakan dalam permohonan paspor sesuai dengan dokumen persyaratan yang dilampirkan.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Madriva Rumadyo Gusmaritno, menegaskan bahwa pemalsuan maupun pemberian data yang tidak benar dalam proses penerbitan paspor merupakan pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

“Jika data diri tidak sesuai dengan dokumen identitas, hal tersebut justru akan menjadi masalah saat digunakan untuk keperluan perjalanan maupun pemeriksaan keimigrasian,” ujar Madriva.

Ia menjelaskan, masyarakat perlu berhati-hati terhadap pihak yang menawarkan kemudahan pengurusan paspor dengan cara memalsukan atau mengubah data pribadi. Menurutnya, setiap pemohon wajib mengikuti prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pemberian data yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Madriva juga mengimbau pemegang paspor untuk segera melakukan perubahan biodata apabila ditemukan kesalahan pada dokumen perjalanan tersebut. Proses perubahan dapat dilakukan melalui kantor imigrasi yang menerbitkan paspor.

Ia meminta masyarakat untuk selalu memeriksa kembali seluruh identitas yang tercantum dalam paspor agar sesuai dengan dokumen resmi sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri.

“Pastikan seluruh data diri sudah sesuai agar perjalanan ke luar negeri berjalan aman dan lancar,” pungkasnya.

 

Penulis: Ahnaf Arzaqu Zaki Jumadi

Editor: Guntur Widyanto

KARAWANG – Kepala Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Pangdam Tria Laksono, mengingatkan masyarakat untuk tidak menempelkan stiker atau steples pada sampul atau halaman paspor. Hal ini disebabkan dapat menyebabkan kerusakan fisik pada paspor.

“Paspor merupakan dokumen resmi negara yang harus dijaga keutuhan fisiknya. Masyarakat tidak diperkenankan menempelkan stiker, steples, maupun melakukan perubahan pada paspor karena dapat memengaruhi kondisi dokumen tersebut,” ujarnya, Kamis (18/6).

Lebih lanjut, Pangdam menjelaskan bahwa tindakan yang dengan sengaja menempelkan stiker serta steples dapat menimbulkan kendala pada saat ingin digunakan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri.

“Akibatnya, masyarakat bisa berpotensi ditolak untuk ke luar negeri dan akan diminta untuk melakukan penggantian paspor terlebih dahulu,” jelasnya.

Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, yang mewajibkan pemegang paspor menjaga dokumen perjalanannya tetap dalam kondisi baik.

Pangdam mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan paspor sesuai fungsinya sebagai dokumen perjalanan dan menghindari segala tindakan yang dapat mengubah atau merusak kondisi fisiknya.

“Hal sederhana seperti tidak menempelkan stiker dan tidak menyteples paspor dapat membantu menjaga keutuhan dokumen sekaligus menghindarkan pemegang paspor dari kendala saat bepergian ke luar negeri,” pungkasnya.

 

Penulis: Herrisya Puja Meidina

Editor: Guntur Widyanto

KARAWANG – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang mengingatkan masyarakat agar memperhatikan persyaratan yang harus dipenuhi saat mengambil paspor yang telah selesai dicetak. Selain itu, pemohon juga diminta segera mengambil paspor karena dokumen yang tidak diambil dalam waktu 30 hari kalender sejak diterbitkan dapat dibatalkan secara sistem.

Kepala Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Pangdam Tria Laksono, mengatakan bahwa dokumen yang harus dibawa saat pengambilan paspor berbeda tergantung apakah paspor diambil langsung oleh pemohon atau melalui perwakilan.

“Bagi pemohon yang datang mengambil paspornya sendiri, dokumen yang wajib dibawa cukup tanda bukti pembayaran, bukti pengantar pembayaran, dan kartu identitas diri atau KTP asli,” kata Pangdam, Jumat (5/6).

Sementara itu, apabila pengambilan paspor diwakilkan kepada anggota keluarga yang masih berada dalam satu Kartu Keluarga (KK), pemohon wajib melampirkan tanda bukti pembayaran, fotokopi KK, serta kartu identitas pengambil paspor yang sah.

Adapun jika pengambilan diwakilkan kepada pihak lain di luar keluarga, pemohon harus melengkapi surat kuasa bermaterai Rp10.000 yang ditandatangani oleh pemohon, lembar pengambilan paspor, serta identitas pengambil yang sah atau KTP asli penerima kuasa.

Menurut Pangdam, ketentuan tersebut diterapkan untuk menjamin keamanan dokumen perjalanan dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang.

“Mekanisme ini kami terapkan demi keamanan dokumen pemohon sendiri, guna mencegah terjadinya pengambilan paspor oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Selain mengingatkan persyaratan pengambilan, Imigrasi Karawang juga meminta masyarakat segera mengambil paspor yang telah selesai diproses. Paspor yang tidak diambil dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak tanggal penerbitan akan dibatalkan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami mengimbau masyarakat untuk segera mengambil paspornya setelah mendapat notifikasi selesai. Jika dalam waktu 30 hari kalender paspor tidak kunjung diambil, maka secara sistem paspor tersebut akan dibatalkan, dan pemohon harus melakukan prosedur permohonan dari awal lagi jika masih membutuhkannya,” pungkas Pangdam.

 

Penulis: Dinda Putri Nuranisya

Editor: Guntur Widyanto

KARAWANG – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang mengimbau masyarakat pengguna aplikasi M-Paspor untuk mengecek ulang tiga hal krusial sebelum melakukan tahapan pembayaran. Ketelitian dari pemohon sejak tahap pendaftaran sangat dibutuhkan guna mencegah terjadinya kendala verifikasi data dan keterlambatan saat proses wawancara di kantor imigrasi.

Tiga hal utama yang wajib dipastikan kebenarannya tersebut meliputi kesesuaian biodata, jenis permohonan, dan masa berlaku paspor. Pemohon harus memastikan nama, tempat dan tanggal lahir, serta data pribadi lainnya terinput sama persis dengan dokumen kependudukan asli. Selain itu, pemohon juga tidak boleh keliru dalam memilih jenis layanan, yakni antara pembuatan paspor baru atau penggantian paspor, serta memastikan opsi masa berlaku paspor yang dipilih sudah sesuai.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (TIKKIM) Imigrasi Karawang, Madriva Rumadyo Gusmaritno, menegaskan bahwa ketelitian pemohon pada tahap awal ini sangat menentukan kelancaran proses penerbitan dokumen.

“Pastikan seluruh data yang diinput pada aplikasi M-Paspor sudah sesuai sebelum melakukan pembayaran. Jika terdapat kesalahan biodata yang baru diketahui setelah pembayaran, pemohon memang dapat menyampaikannya kepada petugas saat wawancara, namun hal tersebut akan menyebabkan proses pelayanan memakan waktu lebih lama,” tegas Madriva, Rabu (10/6).

Lebih lanjut, Madriva secara khusus mengingatkan masyarakat terkait pemilihan masa berlaku paspor dan jenis permohonan. Ia menekankan bahwa data tersebut mutlak tidak dapat diubah apabila transaksi pembayaran telah dinyatakan berhasil oleh sistem.

“Kami berharap masyarakat dapat meminimalisasi kesalahan administrasi secara mandiri sejak tahap awal. Langkah mitigasi ini sejalan dengan komitmen kami untuk terus menghadirkan pelayanan keimigrasian berbasis digital yang cepat, efisien, dan tanpa hambatan,” pungkasnya.

 

Penulis: Winda Lestari

Editor: Guntur Widyanto

KARAWANG – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang menginformasikan bahwa paspor yang digunakan untuk keperluan haji dan umroh juga dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Di antaranya, yaitu untuk melanjutkan studi, wisata, hingga bekerja.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Madriva Rumadyo Gusmaritno, menjelaskan bahwa hanya terdapat satu jenis paspor yang diterbitkan untuk masyarakat umum, yaitu paspor biasa. Paspor ini bisa digunakan untuk haji dan umroh termasuk untuk kegiatan lainnya seperti berwisata.

“Jenis paspornya tetap sama, dan bisa digunakan untuk keperluan selain haji dan umroh juga,” ujarnya, Senin (8/6).

Lebih lanjut, Madriva menjelaskan bahwa paspor masih dapat digunakan selama masa berlakunya belum habis dan masih tersedia halaman kosongnya. Selain itu, paspor juga tidak boleh rusak atau hilang.

“Kami mengimbau masyarakat agar selalu menjaga paspornya dengan baik agar saat melakukan perjalanan ke luar negeri tidak terhambat karena adanya kerusakan pada paspor,” jelasnya.

Melalui penjelasan yang disampaikannya, Madriva berharap agar masyarakat tidak perlu lagi mengajukan pembuatan paspor yang baru apabila ingin digunakan untuk keperluan yang berbeda.

“Kalau sebelumnya sudah punya paspor untuk wisata dan sekarang mau digunakan kembali untuk bekerja, maka tidak perlu mengurus pembuatan baru lagi,” pungkasnya.

 

Penulis: Ahnaf Arzaqu Zaki Jumadi

Editor: Guntur Widyanto