KARAWANG – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang kembali menyelenggarakan layanan penerbitan paspor di akhir pekan melalui kegiatan Pasporia. Kali ini Layanan Pasporia digelar di Techno Mart Karawang, Sabtu (31/10).

Kepala Subseksi Verifikasi dan Adjudikasi Dokumen Perjalanan, Heru Al Zulkifli Aim, mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang telah menyediakan sebanyak 98 kuota antrean. Pendaftaran antrean dilakukan secara online melalui Aplikasi M-Paspor.

“Untuk kuota antrean sudah kami buka sejak Rabu (28/10). Alhamdulillah respon masyarakat sangat antusias untuk melakukan pendaftaran dan mengajukan permohonan paspornya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Aim menjelaskan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. Melalui Pasporia, masyarakat dapat mengurus pembuatan paspor di luar hari dan jam kerja.

“Tentunya ini diharapkan bisa memudahkan. Terlebih untuk lokasi pelaksanaannya kita juga hadirkan di mall, bukan di kantor imigrasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, kegiatan Pasporia kali ini juga diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Momentum tersebut menjadi semangat bagi jajaran petugas Imigrasi Karawang untuk terus menghadirkan pelayanan yang responsif dan mudah dijangkau masyarakat.

“Pasporia hari ini kami selenggarakan juga dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, pelaksanaan Layanan Pasporia mendapat beragam respon positif dari masyarakat. Salah satunya Inggih, yang menyebutkan bahwa proses pelayanan berlangsung cepat dan mudah, mulai dari antrean hingga pengambilan foto. Ia juga mengapresiasi sikap petugas yang dinilai ramah, sabar, serta informatif dalam memberikan arahan kepada para pemohon.

“Layanan Pasporia ini benar-benar sangat membantu, khususnya bagi kami yang kesulitan mencari waktu luang pada hari kerja. Prosesnya juga terbilang cepat dan tidak berbelit-belit. Ditambah lagi, petugasnya ramah, sabar, dan informatif dalam mengarahkan pemohon,” ungkap Inggih.

Melalui kegiatan Pasporia, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang terus berupaya memperluas jangkauan pelayanan sekaligus memberikan alternatif kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen perjalanan. Ke depan, inovasi pelayanan serupa diharapkan dapat terus mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip yang mudah, cepat, dan responsif.

Penulis: Irene Nadhifa Amanda

Editor: Guntur Widyanto

BANDUNG – Direktorat Jenderal Imigrasi mengoptimalkan teknologi pengawasan keimigrasian melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), Subject of Interest (SOI), dan pengembangan Aplikasi Penegakan Hukum Keimigrasian (APGAKUM) Pengungsi. Langkah ini bertujuan meningkatkan akurasi data, memperkuat deteksi dini, serta mempercepat pengawasan orang asing dan penanganan pengungsi dari luar negeri.

Penguatan tersebut menjadi pembahasan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Rakor Wasdakim) di Bandung pada 13–16 Oktober 2026. Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menekankan pentingnya kualitas data dan kesiapan petugas dalam mendukung pengawasan berbasis teknologi.

“Digitalisasi pengawasan keimigrasian memastikan data yang kita miliki akurat, mutakhir, dan dapat ditindaklanjuti. Dengan teknologi yang mendukung dan integritas petugas, pengawasan dapat dilakukan secara lebih terarah,” ujar Hendarsam.

APOA digunakan pengelola penginapan untuk melaporkan keberadaan orang asing, sedangkan SOI membantu mengidentifikasi individu yang memerlukan perhatian khusus. Terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), data SOI dapat muncul otomatis dalam layanan keimigrasian, termasuk pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Kedua sistem ini mendukung pengawasan terhadap WNA yang diduga melanggar ketentuan keimigrasian maupun masuk daftar pencarian orang (DPO), termasuk buronan internasional.

Sementara itu, APGAKUM Pengungsi dikembangkan untuk memperkuat pendataan dan pelaporan pengungsi melalui pencatatan identitas, pemeriksaan dokumen, perekaman foto, serta pemantauan persebaran menggunakan geotagging. Sistem ini memungkinkan Imigrasi memverifikasi data secara mandiri dengan tetap memanfaatkan informasi awal dari UNHCR dan IOM. Setelah diuji coba di wilayah kerja Rudenim Semarang, aplikasi mulai diimplementasikan secara serentak di Indonesia.

Sepanjang Januari–September 2026, Ditjen Imigrasi mencatat 17.597 Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), terdiri atas 5.310 pembatalan izin tinggal, 5.310 deportasi, 3.950 usulan penangkalan, 3.022 pendetensian, dan 5 larangan berada di suatu tempat.

Pada periode yang sama, tercatat 30 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan 89 tersangka tindak pidana keimigrasian. Sebanyak 62 tersangka masih dalam penyidikan, 20 memasuki tahap P21 atau persidangan, dan 7 telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Berdasarkan kewarganegaraan, tersangka terbanyak berasal dari Malaysia (34 orang), RRT (20), Pakistan (10), Bangladesh (9), dan Filipina (5).

Hendarsam menegaskan bahwa penguatan pengawasan digital harus berjalan seiring dengan profesionalisme dan integritas petugas.

“Melalui optimalisasi APOA, SOI, dan APGAKUM Pengungsi, Imigrasi berupaya memperkuat tata kelola pengawasan keimigrasian yang berbasis data, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan integritas dan profesionalisme petugas agar pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan semakin efektif dalam menjaga keamanan serta ketertiban di Indonesia,” pungkas Hendarsam.

Penguatan ini menjadi wujud komitmen Imigrasi untuk Rakyat, melalui pengawasan yang tegas dalam norma dan humanis dalam nilai.

KARAWANG – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya generasi muda yang masuk ke dalam kategori usia produktif untuk lebih waspada dan mengenali berbagai modus yang sering muncul dalam praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Madriva Rumadyo Gusmaritno menjelaskan, salah satu motif yang paling sering muncul yaitu dengan menawarkan gaji atau upah besar tanpa disertai penjelasan terkait jenis pekerjaannya.

“Kasusnya cenderung sama, para korban diiming-imingi bekerja dengan gaji yang tinggi, tanpa mereka tahu apa yang harus dikerjakan,” ujarnya setelah melakukan sosialisasi keimigrasian di SMAN 1 Karawang beberapa waktu silam.

Lebih lanjut, Madriva menjelaskan bahwa modus lain yang kerap ditemukan adalah ketidaksesuaian antara pekerjaan yang dijanjikan kepada calon pekerja dengan yang sebenarnya saat tiba di negara tujuan. Bahkan, dalam beberapa kasus yang terjadi, para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) diberangkatkan ke negara penempatan yang berbeda dengan yang sudah disepakati sebelumnya.

“Sebagai contoh, dijanjikan bahwa akan bekerja di Taiwan sebagai caregiver, ternyata diberangkatkan ke negara lain dengan profesi yang jauh berbeda,” ujarnya.

Menanggapi fenomena tersebut, Madriva menyampaikan bahwa terdapat sejumlah langkah preventif yang telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang. Selain memperketat pemberian persetujuan permohonan paspor, Imigrasi Karawang juga secara rutin melakukan sosialisasi di sekolah dan perguruan tinggi yang berada di Kabupaten Karawang dan Purwakarta.

“Pemberian edukasi harus dilakukan sejak usia dini. Mereka yang baru lulus sekolah atau kuliah sangat rentan menjadi sasaran dari praktik TPPO” ucapnya.

Madriva menambahkan, salah satu program edukasi yang sedang gencar dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang yaitu Immigration Socialization Program for Education (INSPIRE). Melalui program ini, Imigrasi Karawang secara masif melakukan sosialisasi yang berfokus membahas pencegahan TPPO.

Melalui berbagai kegiatan sosialisasi tersebut, diharapkan dapat mencegah adanya masyarakat di Kabupaten Karawang dan Purwakarta yang menjadi korban dari TPPO. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang berkomitmen untuk terus meningkatkan literasi keimigrasian, khususnya bagi generasi muda, agar lebih waspada terhadap berbagai tawaran pekerjaan yang mencurigakan serta memahami pentingnya menempuh prosedur yang resmi dan aman sebelum bekerja ke luar negeri.

Penulis: Irene Nadhifa Amanda

Editor: Guntur Widyanto

KARAWANG – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang menyelenggarakan sosialisasi dengan tema “Layanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian” di SMAN 4 Karawang, Selasa (29/9). Kegiatan yang menjadi rangkaian ketiga dari program bertajuk Immigration Socialization Program for Education (INSPIRE) tersebut diikuti oleh ratusan siswa/i yang merupakan siswa dari kelas XII.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Madriva Rumadyo Gusmaritno, menjelaskan bahwa program INSPIRE digelar untuk menjadi wadah bagi para siswa mengenal lebih jauh tentang keimigrasian. Selain itu, Madriva juga menyebutkan bahwa hal ini merupakan salah satu bentuk dari upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sejak dini.

“Dalam kegiatan ini para siswa diberikan pemahaman bahwa tugas, fungsi dan peran imigrasi tidak hanya sebatas menerbitkan paspor saja, tetapi juga bagaimana mencegah praktik TPPO dengan mengenali modus atau motif yang sering terjadi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ia menyebutkan bahwa masyarakat yang masuk ke dalam kelompok usia 18-40 tahun rentan berpotensi menjadi korban dari TPPO. Untuk itu, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang menilai pentingnya meningkatkan literasi keimigrasian kepada siswa/i di sekolah.

“Kami ingin para siswa dapat lebih waspada dan mampu melindungi diri dari risiko menjadi korban TPPO,” ujar Madriva.

Selain memberikan edukasi tentang keimigrasian serta pencegahan TPPO, para siswa/i yang hadir dalam kegiatan sosialisasi juga dibekali informasi tentang Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (POLTEKIMIPAS). Pengenalan ini dilakukan untuk memberikan gambaran kepada para siswa mengenai pendidikan kedinasan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Mulai dari lingkungan pendidikan, bidang yang dipelajari, hingga peluang pengembangan karier setelah menyelesaikan pendidikan.

“Mudah-mudahan melalui pengenalan ini, siswa yang memiliki minat di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai pendidikan kedinasan serta menjadikannya sebagai salah satu pilihan untuk melanjutkan pendidikan setelah lulus SMA,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan SMAN 4 Karawang, Taupik mengapresiasi atas dilaksanakannya program INSPIRE tersebut. Menurutnya, pemberian pemahaman keimigrasian kepada para siswa/i sangat penting untuk dilakukan.

“Karena setiap negara itu punya pintu. Sama halnya rumah, kalau rumah itu ada orang bebas masuk dan keluar tidak enak. Harus dijaga,” sebutnya.

Sebagai informasi, pada tahun 2026 Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang menghadirkan inovasi baru bernama INSPIRE. Melalui program INSPIRE, Imigrasi Karawang memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya kalangan mahasiswa dan pelajar yang masih masuk dalam kelompok usia produktif mengenai bahaya dari TPPO.

Penulis: Irene Nadhifa Amanda

Editor: Guntur Widyanto

KARAWANG – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang menggelar kegiatan sosialisasi bersama Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Karawang, Kamis (24/9). Kegiatan ini difokuskan pada penguatan sinergitas pelayanan keimigrasian guna memberikan pemahaman yang komprehensif dalam mendukung persiapan keberangkatan calon jemaah haji dan umrah.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten Karawang, H. Rojak, S.Ag., M.Si., menekankan pentingnya pemahaman bersama pada tahap validasi administrasi calon jemaah. Ia menyoroti bahwa akurasi dan kesesuaian data identitas diri dengan dokumen kependudukan merupakan kunci utama agar proses penerbitan paspor tidak mengalami hambatan.

“Melalui sosialisasi ini, kami berharap sinergitas antar instansi dan pemahaman masyarakat terus meningkat. Kesesuaian data identitas dan dokumen persyaratan calon jemaah harus dipastikan tervalidasi dengan cermat sejak awal, sehingga tahapan persiapan keberangkatan berjalan lancar tanpa kendala administratif,” ujarnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Kantor Imigrasi Karawang, Iman Teguh Adianto, memastikan jajarannya siap memberikan pengawalan maksimal melalui penyebaran informasi yang tepat. Ia menegaskan bahwa sinkronisasi dan pemahaman terkait kesesuaian data antar instansi akan sangat membantu mempercepat alur verifikasi berkas bagi para pemohon paspor haji dan umrah.

“Kantor Imigrasi Karawang berkomitmen penuh mengedukasi dan mengawal ketepatan kesesuaian dokumen pemohon agar terbit sesuai prosedur. Sinergi yang kuat melalui sosialisasi ini adalah wujud nyata pelayanan prima kami untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat yang akan beribadah ke Tanah Suci,” pungkasnya.

Penulis: Dinda Putri Nuranisya

Editor: Guntur Widyanto