Dirjen Imigrasi Paparkan Tiga Pilar Nasional Penguatan Perbatasan Indonesia di Forum DGICM 2026

/in /by

SIEM REAP, KAMBOJA – Direktur Jenderal Imigrasi Indonesia, Hendarsam Marantoko, memaparkan tiga pilar strategi nasional keimigrasian dalam forum The 29th ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM) yang berlangsung pada 23–25 Juni 2026 di Siem Reap, Kamboja. Strategi ini menitikberatkan pada penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan warga negara asing (WNA), serta integrasi layanan digital.

“Penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan warga negara asing (WNA), serta integrasi layanan digital menjadi tiga pilar yang menopang sistem keimigrasian Indonesia. Didukung dengan kolaborasi lintas instansi, kami telah mampu mendeteksi dini pelanggaran keimigrasian dan kejahatan transnasional, baik sebelum, saat, maupun setelah pemeriksaan dilakukan,” papar Hendarsam dalam paparan pembukaannya.

Lebih lanjut Hendarsam menjelaskan bahwa di sektor pengamanan perbatasan, Direktorat Jenderal Imigrasi mengoptimalkan analisis berbasis risiko melalui Passengers Analysis Unit (PAU) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Immigration Traffic Monitoring Center (ITMC) di tingkat pusat.

Hendarsam juga menyebutkan efektivitas Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang terintegrasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berkontribusi pada penangkapan 210 WNA terkait kasus penipuan investasi daring di Batam pada awal Mei 2026 sebagai upaya mencegah penyalahgunaan izin tinggal.

Di hari yang sama, Dirjen Imigrasi juga menghadiri pertemuan bilateral dengan Department of Home of Affairs (DHA) Australia.

“Saya hari ini berkesempatan berdialog dengan DHA Australia. Kebetulan momennya pas, kami usulkan agar untuk prosedur penerbitan Visa Kerja dan Liburan (Working Holiday Visa) untuk WNI, dapat secara proporsional dikelola oleh pemerintah Australia. Usulan kami adalah dengan Sistem Undian (Ballot System) yang lebih sesuai untuk menjamin aspek keadilan, transparansi, serta efisiensi dalam pengelolaan kuota pendaftar yang tinggi dari Indonesia,” papar Hendarsam.

Dalam tataran regional, Indonesia ditunjuk sebagai Voluntary Lead Shepherd (VLS) untuk isu Penyelundupan Manusia (People Smuggling) dalam implementasi Plan of Action (PoA) DGICM. Sementara itu, area kerja sama regional lainnya dipimpin oleh Kamboja (Intelligence Data Sharing Protocol), Malaysia (Foreign Terrorist Fighters Movement), Singapura (Fraudulent Travel Documents), dan Brunei Darussalam (Consular Matters).

“Tantangan kejahatan lintas negara memerlukan penyelesaian yang terintegrasi. Melalui mandat Indonesia sebagai Lead Shepherd penanganan penyelundupan manusia, kami mendorong komitmen nyata seluruh anggota ASEAN untuk memperkuat pertukaran informasi intelijen dan penyelarasan teknologi demi kawasan yang lebih aman dan tangguh,” tutup Hendarsam.

 

Imigrasi Karawang Gelar Patroli, Ingatkan Penjamin Kooperatif Laporkan Aktivitas dan Keberadaan WNA

/in /by

KARAWANG – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang menggelar kegiatan patroli keimigrasian untuk mengawasi keberadaan serta aktivitas Warga Negara Asing (WNA) di Wilayah Kabupaten Karawang, Rabu (24/6). Kegiatan patroli dilakukan dengan menyisir area ruko pada salah satu kawasan industri yang terletak di Kecamatan Karawang Barat, serta mengunjungi salah satu perusahaan yang bergerak di sektor telekomunikasi.

Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian, Wisnu Yudhoyono, menegaskan bahwa kegiatan patroli ini merupakan rutinitas yang dilakukan secara berkala. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk memastikan setiap WNA yang berada di Kabupaten Karawang telah mematuhi setiap aturan keimigrasian yang berlaku.

“Hari ini kami seperti biasa melakukan pemantauan terhadap sejumlah lokasi yang diduga terdapat WNA. Kami juga bertemu dan berkoordinasi dengan pihak pengelola lokasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yudho menjelaskan, dalam setiap pelaksanaan kegiatan patroli berlangsung, Imigrasi Karawang senantiasa menggunakan langkah-langkah antisipatif dan edukatif. Setiap penjamin WNA diberikan pemahaman terkait urgensi penyampaian laporan keberadaan orang asing.

Yudho mengimbau agar setiap pengelola dan penjamin WNA dapat bersikap lebih kooperatif. Ia menilai penting kerja sama dan koordinasi antar instansi dalam menciptakan ketertiban masyarakat.

“Kami harap pengelola dapat terus bekerja sama dengan Imigrasi Karawang untuk mengawasi aktivitas WNA yang ada di areanya dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran,” ujarnya.

Melalui kegiatan patroli, diharapkan dapat menurunkan jumlah kasus pelanggaran izin keimigrasian yang dilakukan oleh WNA, sehingga tercipta kondisi yang aman dan terbebas dari gangguan pihak lain.

 

Penulis: Ahnaf Arzaqu Zaki Jumadi

Editor: Guntur Widyanto

Dirjen Imigrasi Lantik Kakanwil Imigrasi Jabar dan Kepala Kantor Imigrasi Jakbar, Komitmen Perbaikan Menyeluruh

/in /by

JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Hendarsam Marantoko melantik dua pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, yaitu Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, Syahrioma Delavino dan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Rakha Sukma Purnama Senin (22/06/2026). Pelantikan kedua pejabat baru ini merupakan langkah penguatan tata kelola layanan keimigrasian, pasca dua pejabat yang sebelumnya mengisi posisi tersebut menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dirjen Imigrasi menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari langkah konkret dalam merespons evaluasi internal.

“Pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi bagian dari upaya pembenahan. Kami memastikan bahwa proses hukum yang berjalan menjadi momentum untuk memperkuat integritas dan tata kelola organisasi,” ujar Hendarsam.

Hendarsam menegaskan, Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen untuk menjadikan setiap dinamika sebagai pijakan untuk perbaikan yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.

Selain penguatan kepemimpinan, Ditjen Imigrasi juga telah menjalankan sejumlah langkah cepat (quick wins) sebagai bentuk respons nyata atas evaluasi yang dilakukan. Salah satu langkah utama adalah penyederhanaan proses bisnis layanan keimigrasian, khususnya dalam permohonan izin tinggal, guna meningkatkan efisiensi dan kemudahan bagi masyarakat serta pengguna layanan.

Di samping itu, berbagai upaya lain juga terus dilakukan, seperti penguatan pengawasan internal, percepatan tindak lanjut pengaduan masyarakat, peningkatan kontrol terhadap pelaksanaan tugas petugas di lapangan, serta penguatan integritas aparatur.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat benar-benar merasakan perubahan. Pembenahan tidak boleh berhenti pada proses internal atau seremoni, tetapi harus tercermin dalam layanan yang semakin cepat, transparan, dan akuntabel,” lanjutnya.

 

Pelantikan ini juga mencakup sejumlah pejabat lainnya, antara lain Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi di berbagai wilayah seperti Banten, Kalimantan Timur, D.I. Yogyakarta, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara,

Maluku Utara, Bengkulu, dan Maluku, serta Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang.

Hendarsam menekankan bahwa transformasi kepemimpinan adalah upaya kolektif dalam membangun budaya kerja yang berintegritas dan profesional di seluruh jajaran.

“Kepercayaan publik adalah hal utama yang harus kita jaga. Oleh karena itu, setiap pejabat yang dilantik hari ini memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pelayanan keimigrasian berjalan dengan baik, bersih, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkas Dirjen Imigrasi.

Dirjen Imigrasi Minta Jajaran Fokus Kerja dan Hilangkan Budaya Kerja Lama yang Tidak Patut

/in /by

JAKARTA — Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko mengimbau seluruh jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi untuk melaksanakan langkah konkret (action plan) dalam rangka meningkatkan integritas pelayanan publik. Hal tersebut disampaikan melalui pengarahan kepada seluruh petugas Imigrasi di seluruh Indonesia dan Atase Imigrasi di Perwakilan RI, yang dilaksanakan secara hybrid di Aula Ditjen Imigrasi, Selasa (09/06/2026).

“Kita serahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan kepada aparat penegak hukum (APH). Mulai minggu ini, saya minta semua jajaran kembali fokus pada tugas, fungsi, dan program-program yang sudah dicanangkan. Pelayanan kepada masyarakat harus berjalan optimal,” ujarnya.

 

Hendarsam mengakui krisis kali ini menjadi salah satu pukulan terbesar bagi organisasi. Kendati demikian, ia meminta momentum ini dijadikan ruang refleksi total untuk menghapus praktik dan budaya kerja masa lalu yang tidak sesuai.

“Zaman sudah berubah, dan tuntutan masyarakat saat ini telah berubah. Tidak ada hak istimewa (privilege) bagi siapapun untuk melakukan pelanggaran,” tegas Hendarsam.

Ia menekankan, fungsi pelayan publik bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga sangat rentan terhadap komplain dan kritik. Kerentanan tersebut harus dijawab dengan penguatan mental aparatur untuk merespons setiap keluhan dengan cepat dan transparan. Menurutnya, Ditjen Imigrasi memiliki sumber daya manusia yang unggul, namun kapasitas tersebut harus dibarengi dengan integritas yang kuat agar organisasi dapat kembali berdiri tegak.

Hendarsam menggarisbawahi bahwa orientasi utama Imigrasi adalah memangkas jarak dengan masyarakat. Segala bentuk kecemburuan sosial atau persepsi negatif publik harus dijawab dengan perubahan sikap dan komitmen pelayanan yang nyata.

“Gagasan ‘Imigrasi untuk Rakyat’ lahir karena kita harus mendekatkan diri dan menghilangkan jarak dengan masyarakat. Fokus kita sekarang adalah membuktikan komitmen itu, merebut kembali kepercayaan publik, dan memastikan bahwa setiap kerja Imigrasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” pungkas Dirjen Imigrasi.

Parkir Gratis di Imigrasi Karawang, Wujud Komitmen Zona Integritas

/in /by

KARAWANG – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang menegaskan komitmennya sebagai instansi yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Salah satunya, dengan menyediakan layanan parkir gratis bagi seluruh pemohon layanan.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Madriva Rumadyo Gusmaritno, menyampaikan bahwa masyarakat yang datang tidak akan dipungut biaya parkir, baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat. Hal ini sebagai implementasi dari pembebasan Kantor Imigrasi Karawang terhadap adanya pungutan liar.

“Parkir di Kantor Imigrasi Karawang tidak dipungut biaya. Apabila ada masyarakat yang mencoba memberikan uang parkir, petugas akan menolaknya sebagai bentuk komitmen kami dalam menjaga integritas pelayanan,” ujarnya, Selasa (4/6).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pelayanan publik yang bersih dan bebas dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk apa pun kepada petugas. Jika menemukan adanya indikasi pungutan liar, segera laporkan kepada kami agar dapat ditindaklanjuti,” tambahnya.

Melalui penerapan kebijakan parkir gratis ini, Kantor Imigrasi Karawang berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan seluruh layanan diberikan secara profesional, transparan, dan berintegritas.

 

Penulis: Zaki Mulyono

Editor: Guntur Widyanto

Iman Teguh Adianto Resmi Jabat Plt. Kepala Kantor Imigrasi Karawang

/in /by

KARAWANG — Kepemimpinan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang resmi berganti. Iman Teguh Adianto kini resmi menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Imigrasi Karawang menggantikan Andro Eka Putra, Senin (25/5).

Prosesi Serah Terima Jabatan (Sertijab) sekaligus pelantikan dan pengambilan sumpah Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) tersebut berlangsung di Aula Kantor Imigrasi Karawang. Agenda ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, Jaya Saputra beserta para Kepala UPT Imigrasi se-Jawa Barat.

Jaya menegaskan bahwa mutasi kepemimpinan ini merupakan langkah organisasi untuk menjaga kesinambungan kinerja. Ia menginstruksikan seluruh jajaran Imigrasi Karawang untuk tetap menjaga integritas, memperkuat kolaborasi, dan berinovasi dalam pelayanan publik.

“Saya berharap seluruh jajaran tetap menjaga integritas, memperkuat kolaborasi, dan terus berinovasi dalam memberikan pelayanan keimigrasian yang terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan (sertijab) dan penyerahan memori jabatan dari Andro Eka Putra kepada Iman Teguh Adianto. Sebelum prosesi sertijab, dilakukan juga pelantikan pejabat fungsional yang mendapatkan kenaikan jenjang jabatan sebagai upaya peningkatan profesionalisme internal.

Dalam sambutan perpisahannya, Andro Eka Putra mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran selama masa kepemimpinannya. Ia berharap dedikasi yang telah terbangun dapat terus dipertahankan di bawah kepemimpinan yang baru.

Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Kantor Imigrasi Karawang yang baru, Iman Teguh, menyatakan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah ada.

“Kami akan melanjutkan program yang telah berjalan dengan baik dan terus berupaya menghadirkan pelayanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada masyarakat,” tegas Iman.

 

Penulis: Evi Mutmainah

Editor: Guntur Widyanto

Peringati Hari Kebangkitan Nasional ke-118, Imigrasi Karawang Gelar Layanan Paspor Simpatik

/in /by

KARAWANG – Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang menggelar Layanan Paspor Simpatik di Summarecon Villaggio Outlets, Sabtu (23/5). Sebanyak 118 kuota antrean paspor ludes diminati masyarakat.

Kepala Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan (Yanverdoklan), Pangdam Tria Laksono, menjelaskan bahwa program ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus pembuatan paspor di luar hari kerja.

“Program Paspor Simpatik tersebut dilaksanakan sebagai wujud komitmen Kantor Imigrasi Karawang dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan humanis kepada masyarakat, utamanya yang kesulitan mengurus paspornya pada hari dan jam kerja,” jelasnya.

Lebih lanjut, Pangdam mengatakan, pada kegiatan tersebut, Imigrasi Karawang juga menyediakan layanan antrean khusus untuk pemohon yang masuk ke dalam kriteria ramah HAM. Di antaranya, lanjut usia di atas 60 tahun, ibu hamil, balita, dan difabel.

“Bagi yang masuk kategori tersebut, kami sediakan antrean khusus, sehingga tidak perlu melakukan pendaftaran antrean secara online terlebih dahulu,” ujarnya.

Ia menambahkan, selain memberikan kemudahan akses layanan paspor, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat pelayanan publik yang sejalan dengan nilai-nilai kebangkitan nasional.

“Kami ingin memaknai semangat Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, ramah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

PROGRAM PASPOR SIMPATIK DIAPREASIASI MASYARAKAT

Layanan Paspor Simpatik yang diselenggarakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang mendapatkan beragam apresiasi dari masyarakat. Salah satunya, Suherman (52) yang mengurus permohonan paspor baru bersama dengan keluarganya. Menurutnya, pemberian layanan di luar jam kerja sangat membantu masyarakat dalam mengajukan pembuatan paspor.

“Ini bagus sekali. Kalau bisa, programnya diteruskan, karena manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.

 

Penulis: Bianca Valen Paramitha

Editor: Guntur Widyanto

Komisi XIII DPR RI Kunjungi Imigrasi Karawang, Fokus Perketat Pengawasan TKA di Kawasan Industri

/in /by

KARAWANG – Komisi XIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang pada Kamis (21/5). Langkah ini diambil untuk mengevaluasi sekaligus memperketat pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di salah satu kawasan industri terbesar di Jawa Barat tersebut.

Ketua Tim Kunjungan Komisi XIII DPR RI, Tonny Tesar, menyatakan bahwa peninjauan ini berfokus pada efektivitas penegakan hukum keimigrasian dan perlindungan kepentingan nasional di tengah masifnya aktivitas industri yang melibatkan warga negara asing (WNA).

“Kunjungan ini menjadi pemacu semangat bagi kami untuk terus memperkuat sinergi dengan instansi terkait dan mengoptimalkan inovasi sistem pengawasan TKA,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Karawang, Andro Eka Putra, Kamis (21/5).

Dalam peninjauan tersebut, tim Komisi XIII DPR RI memeriksa sejumlah instrumen pengawasan di lapangan. Pemeriksaan diawali dengan memetakan titik rawan pada profil pengawasan di kawasan industri padat Karawang, yang kemudian dilanjutkan dengan meninjau akuntabilitas data serta realisasi izin tinggal TKA. Selain itu, DPR juga mengevaluasi efektivitas pemanfaatan teknologi digital yang digunakan petugas imigrasi untuk memantau mobilitas WNA secara real time.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, Jaya Saputra, bersama jajaran Kepala Kantor Imigrasi se-Jawa Barat turut hadir mendampingi jalannya evaluasi komprehensif tersebut.

Pihak Imigrasi Karawang memastikan bahwa pengetatan pengawasan TKA tidak akan mengorbankan iklim investasi daerah. Regulasi akan tetap ditegakkan secara proporsional.

“Kami berkomitmen memastikan setiap aktivitas WNA di Karawang berjalan tertib dan sesuai aturan hukum, tanpa menghambat iklim investasi,” tegas Andro.

Kunker Spesifik Masa Persidangan V Tahun 2025-2026 ini ditutup pada Kamis siang dengan penyusunan draf kesimpulan terkait evaluasi fungsi keimigrasian yang akan dibawa ke tingkat parlemen sebagai bahan formulasi kebijakan formal ke depan.

 

Penulis: Rizky Febriansyah

Editor: Guntur Widyanto

Imigrasi Karawang Sosialisasikan Desa Binaan Imigrasi di Desa Cilamaya

/in /by

KARAWANG – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang menggelar kegiatan Sosialisasi Desa Binaan Imigrasi dan Pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat di Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang pada Rabu (20/5).

Kegiatan yang digelar di GOR Desa Cilamaya ini dihadiri oleh warga dari lima desa yaitu Desa Cikalong, Desa Cikarang, Desa Cilamaya, Desa Rawagempol Kulon, dan Desa Rawagempol Wetan. Kelima Desa ini merupakan salah satu wilayah dengan konsentrasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) cukup tinggi di Kabupaten Karawang.

Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian, Wisnu Yudhoyono, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar dapat mengidentifikasi dan memahami ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

“Dengan mengikuti prosedur resmi, masyarakat yang berniat menjadi PMI bisa mendapatkan perlindungan hukum dan bekerja dengan aman di luar negeri,” jelasnya.

Dalam kegiatan ini, Kepala BP3MI Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Neng Wepi, menyampaikan materi dengan tema “Bagaimana menjadi PMI yang Prosedural”. Pemaparan materi juga dilakukan oleh Pegawai Kantor Imigrasi Karawang, Kadek Sintia Anjani, yang menyampaikan edukasi keimigrasian agar perjalanan masyarakat ke luar negeri sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan dapat meningkatkan literasi masyarakat di bidang keimigrasian. Selain itu, bagi masyarakat yang ingin bepergian ke luar negeri dapat mematuhi aturan yang berlaku sehingga terhindar dari pelanggaran serta terlindung dari ancaman TPPO dan TPPM.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sosial secara simbolis kepada lima Kepala Desa yang hadir. Setelah itu, kegiatan ditutup oleh Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Candra Wahyu Hidayat, dengan menyampaikan harapannya terhadap pembentukan Desa Binaan Imigrasi di Desa Cilamaya.

“Kami harap Desa Cilamaya bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan keimigrasian melalui program Desa Binaan Imigrasi ini,” pungkasnya.

 

Penulis: Ahnaf Arzaqu Zaki Jumadi

Editor: Guntur Widyanto

TIMPORA Karawang Perketat Pengawasan Orang Asing, Camat Cikampek Raih Apresiasi

/in /by

KARAWANG – Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Karawang menggelar rapat koordinasi bersama 18 instansi di Hotel Delonix Karawang, Rabu (15/4). Dalam kegiatan tersebut, anggota TIMPORA membahas temuan serta pertukaran informasi terkait keberadaan orang asing tanpa izin di wilayah Kabupaten Karawang.

Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Iman Teguh Adianto, hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat. Ia menegaskan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap orang asing yang tidak terdata maupun tidak memiliki izin tinggal.

“Orang asing yang tidak terdata inilah yang menjadi fokus TIMPORA. Kita pastikan setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia adalah orang asing yang memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Iman.

Dalam kesempatan itu, Iman juga memberikan apresiasi kepada Camat Cikampek, Adi Firmansyah, atas kooperasinya dalam melaporkan keberadaan orang asing yang melanggar aturan keimigrasian.

Rapat koordinasi dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Ketua Tim Penindakan Keimigrasian, Trisna Gunawan. Ia menjelaskan sejumlah persoalan yang kerap ditemukan dalam pengawasan orang asing, termasuk berbagai modus pelanggaran yang digunakan.

“Mulai dari ketidaksesuaian dokumen, aksi penipuan, hingga pemalsuan identitas, petugas perlu memahami setiap modus yang mungkin dilakukan oleh pelanggar,” ujarnya.

Selain pemaparan materi, anggota TIMPORA juga menggelar diskusi dan tanya jawab terkait sejumlah isu keimigrasian, seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), perkawinan campur, hingga pengawasan wilayah di Cikampek.

Melalui rapat koordinasi tersebut, TIMPORA Karawang diharapkan dapat memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi lintas sektor dalam pengawasan orang asing guna menjaga situasi wilayah tetap tertib dan kondusif.

“Semoga forum ini dapat menghasilkan langkah-langkah strategis, solusi konstruktif, serta komitmen untuk menjaga Kabupaten Karawang tetap tertib, kondusif, dan ramah investasi,” tutur Iman.

 

Penulis: Ahnaf Arzaqu Zaki Jumadi

Editor: Guntur Widyanto