KARAWANG — Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang mengimbau masyarakat agar melengkapi seluruh persyaratan yang diperlukan untuk mengurus pembuatan paspornya di kantor imigrasi. Hal ini bertujuan untuk mendukung kelancaran proses verifikasi dokumen oleh petugas.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Madriva Rumadyo Gusmaritno, menegaskan pentingnya menyiapkan dokumen persyaratan dengan lengkap sebelum datang ke Kantor Imigrasi Karawang.

“Kami mengimbau pemohon untuk memeriksa kembali kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan sebelum datang ke kantor imigrasi agar proses permohonan paspor dapat berjalan lancar,” ujarnya, Senin (26/01).

Lebih lanjut, Madriva menyampaikan bahwa apabila masyarakat memerlukan informasi terkait prosedur atau syarat serta biaya pembuatan paspor, maka dapat menghubungi melalui kanal informasi resmi milik Imigrasi Karawang.

“Informasi terkait persyaratan dan alur permohonan paspor dapat diakses melalui media sosial kami. Seluruh pertanyaan akan dijawab oleh operator pada hari dan jam kerja,” ujarnya.

Adapun persyaratan dokumen yang harus disiapkan untuk pembuatan paspor yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akte kelahiran/ijazah, serta dokumen pendukung lain yang diminta oleh petugas saat proses wawancara pemohon berlangsung. Seluruh dokumen wajib dibawa dalam bentuk asli serta difotokopi masing-masing sebanyak 1 lembar.

Penulis: Umi Widarasari
Editor: Guntur Widyanto

KARAWANG – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang mengingatkan kepada seluruh penjamin Warga Negara Asing (WNA) yang berada di wilayah Kabupaten Karawang dan Purwakarta agar memperhatikan masa berlaku izin tinggal WNA yang dijaminnya. Plh. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Candra Wahyu Hidayat menegaskan bahwa pelanggaran masa izin tinggal atau overstay dapat dikenakan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami mengimbau seluruh WNA agar selalu memperhatikan masa berlaku izin tinggalnya. Overstay merupakan pelanggaran keimigrasian yang memiliki konsekuensi hukum,” ujarnya, Rabu (21/01).

Lebih lanjut, Candra menjelaskan bahwa bagi setiap WNA yang melakukan pelanggaran izin tinggal keimigrasian akan dikenakan sanksi berupa Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Di antaranya, pemberian biaya beban hingga deportasi.

“Jika orang asing terbukti overstay kurang dari 60 hari, maka akan dikenakan sanksi biaya beban sebesar Rp 1 juta per harinya. Namun jika sudah melewati 60 hari akan diberikan sanksi TAK berupa deportasi serta penangkalan,” jelasnya.

Candra menambahkan, untuk memastikan kepatuhan para WNA terhadap aturan keimigrasian yang berlaku, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang terus memperkuat pengawasan orang asing melalui operasi lapangan dan koordinasi bersama anggota Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).

“Peran TIMPORA sangat strategis untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara, menghindari terjadinya pelanggaran keimigrasian oleh orang asing, termasuk pelanggaran dalam bentuk overstay,” pungkasnya.

Penulis: Winda Lestari

Editor: Guntur Widyanto

Sahabat Mido sudah tahu cara registrasi Aplikasi All Indonesia? Aplikasi ini digunakan untuk pengajuan kartu kedatangan secara elektronik bagi Warga Negara Indonesia (WNI) maupun pengunjung asing. Agar proses berjalan lancar, berikut tata cara registrasi dan pengajuannya yang perlu Sahabat Mido ketahui.

1. Registrasi Akun All Indonesia

• Buka website allindonesia.imigrasi.go.id atau unduh aplikasi All Indonesia melalui gawai;
• Isi formulir pendaftaran dengan data pribadi yang valid;
• Lakukan verifikasi email dengan memasukkan kode OTP yang dikirimkan ke email terdaftar;
• Setelah akun berhasil dibuat, pilih tombol masuk ke beranda untuk menuju halaman login;
• Login menggunakan akun yang telah didaftarkan.

2. Tahapan Deklarasi dan Pemilihan Layanan

• Setelah login, masuk ke tahap deklarasi;
• Pilih layanan kartu kedatangan sesuai kewarganegaraan:
  • Warga Negara Indonesia (WNI): Ajukan permohonan kartu kedatangan bagi Warga Negara Indonesia.
  • Pengunjung Asing: Ajukan permohonan kartu kedatangan untuk pengunjung asing.

3. Pengisian Data Profil Pemohon
Lengkapi data profil diri yang meliputi:

• Negara asal;
• Nama lengkap;
• Tanggal lahir;
• Jenis kelamin;
• Nomor paspor;
• Tanggal kedaluwarsa paspor;
• Alamat email;
• Pengisian data dapat dilakukan secara:
  • Manual, atau
  • Scan MRZ, dengan memindai halaman paspor untuk mempercepat proses.

4. Pengisian Formulir Deklarasi
Isi formulir deklarasi yang tersedia, meliputi:

• Deklarasi keimigrasian
• Deklarasi kesehatan
• Bea dan cukai
• Karantina

5. Proses Pengajuan dan Hasil

• Setelah seluruh tahapan diisi, ajukan permohonan.
• Sistem akan memproses pengajuan secara otomatis.
• Kartu kedatangan akan ditampilkan dalam bentuk QR Code.
• QR Code dapat diunduh dan disimpan untuk digunakan saat diperlukan.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Sahabat Mido dapat melakukan registrasi dan pengajuan kartu kedatangan melalui Aplikasi All Indonesia dengan mudah. Layanan ini menjadi bagian dari upaya layanan keimigrasian dalam menghadirkan pelayanan keimigrasian yang praktis dan efisien.

Penulis: Zaki Mulyono

Editor: Guntur Widyanto

KARAWANG – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang menyediakan dua opsi masa berlaku paspor, yakni 5 dan 10 tahun. Namun, opsi ini seringkali membuat pemohon bingung dalam menentukan pilihannya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan, Pangdam Tria Laksono, memberikan panduan bagi masyarakat agar tidak salah pilih jenis paspor. Menurutnya, keputusan untuk memilih paspor 5 atau 10 tahun sebaiknya didasarkan pada frekuensi perjalanan dan ketersediaan anggaran pemohon.

“Masyarakat harus jeli melihat kebutuhannya. Jika memang sering bepergian ke luar negeri atau tidak ingin repot bolak-balik ke kantor imigrasi untuk penggantian dalam waktu dekat, paspor masa berlaku 10 tahun adalah pilihan investasi yang sangat baik,” ujar Pangdam Di Karawang, Selasa (13/1).

Pangdam Menjelaskan, secara hitung-hitungan ekonomis, paspor 10 tahun memang lebih menguntungkan bagi pemohon yang aktif keluar negeri. Namun, ia menekankan bahwa terdapat syarat khusus untuk opsi ini. Berdasarkan peraturan yang berlaku, paspor masa berlaku 10 tahun hanya dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah.

“Bagi pemohon di bawah usia 17 tahun, maka akan diberikan paspor dengan masa berlaku 5 tahun.” jelasnya.

Dari segi biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terdapat perbedaan tarif yang perlu diperhatikan. Untuk paspor biasa non-elektronik dengan masa berlaku 5 tahun dikenakan biaya Rp 650.000, sedangkan untuk masa berlaku 10 tahun dikenakan tarif Rp 950.000.

“Kami mengimbau pemohon untuk memastikan pilihannya saat mengisi data di aplikasi M-Paspor. Sesuaikan dengan budget dan rencana perjalanan Anda. Prinsipnya, Imigrasi Karawang siap melayani kedua jenis permohonan tersebut dengan standar pelayanan yang sama prima,” pungkas Pangdam.

Penulis: Rizky Febriansyah

Editor: Guntur Widyanto

KARAWANG – Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Madriva Rumadyo Gusmaritno mengingatkan masyarakat, khususnya para orangtua, untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menyimpan paspor. Hal ini disebabkan masih ditemukannya kasus paspor yang rusak akibat kelalaian penyimpanan, salah satunya karena menjadi objek coretan anak-anak.

“Paspor merupakan dokumen negara yang fisiknya harus dijaga dengan baik. Kerusakan kecil, seperti sobekan, noda basah, atau coretan tinta, dapat berakibat paspor menjadi rusak,” ujarnya, Jumat (09/01).

Lebih lanjut, Madriva menjelaskan, salah satu dampak negatif dari rusaknya paspor adalah ditolaknya pemegang paspor saat ingin melakukan perjalanan ke luar negeri.

“Sering kali orang tua lalai menaruh paspor di tempat yang mudah dijangkau anak. Akibatnya, paspor dicoret-coret. Padahal, jika paspor rusak sedemikian rupa, dokumen tersebut tidak bisa digunakan dan pemegang pasti akan ditolak saat pemeriksaan di bandara,” ujar Madriva di Karawang.

Dirinya menambahkan, apabila ditemukan unsur kelalaian, maka setiap pemegang paspor yang rusak akan dikenakan sanksi administratif berupa pemberian biaya beban/denda. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2024, penggantian paspor rusak dikenakan biaya beban sebesar Rp 500 ribu di luar biaya penerbitan buku baru.

“Kami mengajak kepada seluruh pihak untuk menyimpan paspornya di tempat yang aman, kering, dan tidak terjangkau oleh anak-anak setelah selesai digunakan. Langkah preventif ini penting untuk memastikan paspor selalu dalam kondisi prima saat dibutuhkan untuk bepergian,” pungkasnya.

Penulis: Rizky Febriansyah

Editor: Guntur Widyanto