KARAWANG — Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya melalui layanan penerbitan paspor jemput bola atau Eazy Passport.

Layanan ini dilaksanakan di luar kantor imigrasi dengan mendatangi langsung lokasi pemohon menggunakan mobil layanan paspor keliling dan/atau mobile unit Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI). Program Eazy Passport dihadirkan sebagai bentuk kemudahan akses pelayanan, khususnya bagi instansi, komunitas, maupun lingkungan pemukiman yang membutuhkan pelayanan kolektif.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Karawang, Madriva Rumadyo Gusmaritno, menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat.

“Layanan Eazy Passport kami laksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan paspor kepada masyarakat dengan menghadirkan petugas langsung ke lokasi pemohon, sehingga proses pengajuan menjadi lebih praktis dan efisien,” ujarnya, Kamis (05/02).

Lebih lanjut, Madriva menjelaskan, Layanan Eazy Passport dapat diajukan oleh instansi/lembaga pemerintah, TNI, POLRI, BUMN, BUMD, maupun swasta, institusi pendidikan seperti sekolah, pesantren, dan asrama, komunitas atau organisasi, serta lingkungan komplek perumahan dan apartemen.

Dalam pelaksanaannya, layanan ini mengakomodir sebanyak 20 hingga 50 pemohon per hari. Namun, Eazy Passport hanya bisa menerima pembuatan paspor baru serta penggantian paspor karena habis masa berlaku atau halaman penuh.

“Untuk penggantian paspor karena rusak atau hilang, prosesnya tetap diajukan di Kantor Imigrasi Karawang,” jelasnya.

Madriva menambahkan, untuk jadwal layanan akan ditetapkan oleh Kantor Imigrasi Karawang. Pemberian layanan dilaksanakan hanya pada hari dan jam kerja saja. Penentuan jadwal dilakukan setelah pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan dengan membuat surat resmi ke kantor imigrasi.

“Setelah pengajuan resmi diajukan, barulah kami lakukan verifikasi permohonan. Setelah itu baru dilakukan penentuan jadwal kedatangan,” tambahnya.

Pengambilan paspor yang telah dicetak dapat dilakukan secara langsung oleh pemohon, diambil oleh perwakilan instansi, kantor, atau komunitas dengan melampirkan surat kuasa atau surat perintah dari pimpinan maupun para pemohon, atau dikirim melalui jasa PT Pos Indonesia.

“Untuk pengambilan paspor bisa diajukan setelah 4 hari kerja terhitung sejak pembayaran permohonan dilakukan,” pungkasnya.

Penulis: Zaki Mulyono

Editor: Guntur Widyanto

KARAWANG – Masyarakat yang kehilangan paspor diimbau untuk segera melakukan proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) paspor hilang di kantor imigrasi. Pengurusan paspor hilang dapat dilakukan di seluruh kantor imigrasi yang tersebar di Indonesia.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Madriva Rumadyo Gusmaritno menyampaikan bahwa masyarakat yang kehilangan paspor dapat mengurusnya di kantor imigrasi terdekat. Ia menjelaskan bahwa pengurusan paspor hilang tidak dibatasi di kantor imigrasi tempat paspor diterbitkan.

“Tidak harus ke kantor penerbitannnya, cukup datangi kantor imigrasi terdekat dengan membawa berkas persyaratan yang lengkap,” ujarnya, Senin (2/2).

Lebih lanjut, Madriva menambahkan, dokumen yang harus dibawa pada saat melakukan BAP paspor hilang antara lain adalah e-KTP, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah, Buku Nikah/Akta Pernikahan, serta surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Seluruh berkas asli harus dibawa pada saat melakukan proses BAP di kantor imigrasi.

Selain itu, Madriva menyampaikan bahwa terdapat biaya denda untuk paspor hilang sebesar Rp 1 juta. Penetapan biaya ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga paspornya sebaik mungkin agar tidak terjadi kehilangan maupun kerusakan.

“Kami terus mengimbau masyarakat untuk menjaga paspornya baik-baik, demi kelancaran dan kenyaman pada saat melakukan perjalanan ke luar negeri,” pungkasnya.

Penulis: Ahnaf Arzaqu Zaki Jumadi
Editor: Guntur Widyanto

KARAWANG — Bagi sebagian besar masyarakat, pemeriksaan keimigrasian sering kali dibayangkan sebagai antrean panjang di bandara atau pelabuhan internasional. Padahal, pengawasan keimigrasian tidak selalu dilakukan saat penumpang menginjakkan kaki di daratan. Di balik lalu lintas kapal yang melintasi perairan Indonesia, terdapat mekanisme pemeriksaan yang dilaksanakan langsung di atas alat angkut, yang dikenal dengan istilah Immigration on Shipping.

Immigration on Shipping merupakan bentuk pelayanan dan pengawasan keimigrasian yang dilakukan terhadap awak serta penumpang kapal selama pelayaran. Dalam mekanisme ini, petugas Imigrasi melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan, seperti paspor dan visa, untuk memastikan setiap orang yang berada di atas kapal telah memenuhi ketentuan keimigrasian sebelum memasuki atau meninggalkan wilayah Indonesia.

Penerapan layanan ini menjadi bagian dari upaya Imigrasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan keimigrasian pada moda transportasi laut. Dengan dilaksanakannya pemeriksaan sebelum kapal bersandar di pelabuhan tujuan, proses keimigrasian dapat berjalan lebih tertib, terencana, serta meminimalisir potensi kendala pada saat kedatangan.

Melalui Immigration on Shipping, pengawasan keimigrasian tidak hanya berfokus pada titik kedatangan, tetapi juga hadir sejak perjalanan berlangsung. Langkah ini mencerminkan komitmen Imigrasi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kepatuhan terhadap aturan keimigrasian, seiring dengan meningkatnya mobilitas orang melalui jalur laut.

KARAWANG – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang mengimbau masyarakat untuk segera mengambil paspor yang telah diajukan permohonannya. Pasalnya, paspor yang tidak diambil dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak diterbitkan dapat dinyatakan batal atau hangus.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Madriva Rumadyo Gusmaritno, menegaskan bahwa pengambilan paspor tepat waktu merupakan bagian dari tanggung jawab pemohon setelah seluruh proses permohonan dinyatakan selesai.

“Kami mengimbau masyarakat agar segera mengambil paspor yang telah selesai diterbitkan. Apabila paspor tidak diambil lebih dari 30 hari, maka paspor tersebut dapat dinyatakan hangus dan pemohon harus mengajukan permohonan baru,” ujarnya Kamis (29/01).

Lebih lanjut, Madriva menjelaskan bahwa regulasi ini tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, sebagaimana telah diubah dengan Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa paspor yang telah diterbitkan wajib diambil oleh pemohon dalam jangka waktu tertentu.

“Ketentuan ini perlu menjadi perhatian pemohon paspor agar tidak mengalami kerugian, baik dari segi waktu maupun biaya,” jelasnya.

Madriva berharap agar masyarakat dapat berperan aktif untuk memantau status permohonan paspornya secara berkala. Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, proses cetak paspor hanya memerlukan waktu selama 4-5 hari kerja.

“Kami menyediakan fitur atau layanan WhatsApp Gateway yang bisa memudahkan masyarakat dalam memantau progress permohonan paspornya. Jika sudah selesai, segera datang ke kantor kami untuk melakukan pengambilan,” pungkasnya.

Penulis: Ken Shania Aurora

Editor: Guntur Widyanto

Sumber Gambar: ISTIMEWA