KARAWANG — Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang menegaskan aturan ketat bagi masyarakat yang hendak membuat paspor baru. Pemohon diwajibkan membawa seluruh dokumen asli dan memastikan kecocokan data untuk kelancaran verifikasi serta mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Madriva Rumadyo Gusmaritno, menyatakan bahwa setiap pemohon paspor baru harus melampirkan dokumen utama, yakni KTP-elektronik, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran/Ijazah/Buku Nikah.

“Seluruh berkas persyaratan harus dibawa dokumen aslinya, tidak bisa jika hanya hasil fotokopi ataupun pindaian (scan),” ujar Madriva, Rabu (17/6).

Selain kewajiban membawa dokumen asli, Madriva menekankan pentingnya validitas data. Seluruh data diri pemohon yang tertera pada setiap berkas harus identik. Apabila petugas menemukan perbedaan data, proses pembuatan paspor akan ditangguhkan. Pemohon baru dapat melanjutkan permohonan setelah memperbaiki data yang salah di instansi terkait.

Dalam pelaksanaannya, petugas imigrasi juga memiliki wewenang untuk meminta dokumen pendukung tambahan saat tahap wawancara. Kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1308.GR.01.01 Tahun 2024 guna mendeteksi dan mencegah kasus TPPO berkedok perjalanan ke luar negeri.

“Dokumen tambahan ini hanya perlu dilengkapi apabila petugas memintanya pada proses wawancara,” jelasnya.

Melalui pengetatan prosedur permohonan ini, Kantor Imigrasi Karawang mengimbau masyarakat agar selalu menempuh jalur resmi. Langkah preventif ini diharapkan mampu memberikan perlindungan maksimal bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dari ancaman sindikat kejahatan perdagangan orang di luar negeri.

 

Penulis: Ahnaf Arzaqu Zaki Jumadi

Editor: Guntur Widyanto

KARAWANG – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang mengingatkan masyarakat agar memperhatikan persyaratan yang harus dipenuhi saat mengambil paspor yang telah selesai dicetak. Selain itu, pemohon juga diminta segera mengambil paspor karena dokumen yang tidak diambil dalam waktu 30 hari kalender sejak diterbitkan dapat dibatalkan secara sistem.

Kepala Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Pangdam Tria Laksono, mengatakan bahwa dokumen yang harus dibawa saat pengambilan paspor berbeda tergantung apakah paspor diambil langsung oleh pemohon atau melalui perwakilan.

“Bagi pemohon yang datang mengambil paspornya sendiri, dokumen yang wajib dibawa cukup tanda bukti pembayaran, bukti pengantar pembayaran, dan kartu identitas diri atau KTP asli,” kata Pangdam, Jumat (5/6).

Sementara itu, apabila pengambilan paspor diwakilkan kepada anggota keluarga yang masih berada dalam satu Kartu Keluarga (KK), pemohon wajib melampirkan tanda bukti pembayaran, fotokopi KK, serta kartu identitas pengambil paspor yang sah.

Adapun jika pengambilan diwakilkan kepada pihak lain di luar keluarga, pemohon harus melengkapi surat kuasa bermaterai Rp10.000 yang ditandatangani oleh pemohon, lembar pengambilan paspor, serta identitas pengambil yang sah atau KTP asli penerima kuasa.

Menurut Pangdam, ketentuan tersebut diterapkan untuk menjamin keamanan dokumen perjalanan dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang.

“Mekanisme ini kami terapkan demi keamanan dokumen pemohon sendiri, guna mencegah terjadinya pengambilan paspor oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Selain mengingatkan persyaratan pengambilan, Imigrasi Karawang juga meminta masyarakat segera mengambil paspor yang telah selesai diproses. Paspor yang tidak diambil dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak tanggal penerbitan akan dibatalkan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami mengimbau masyarakat untuk segera mengambil paspornya setelah mendapat notifikasi selesai. Jika dalam waktu 30 hari kalender paspor tidak kunjung diambil, maka secara sistem paspor tersebut akan dibatalkan, dan pemohon harus melakukan prosedur permohonan dari awal lagi jika masih membutuhkannya,” pungkas Pangdam.

 

Penulis: Dinda Putri Nuranisya

Editor: Guntur Widyanto

KARAWANG – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang mengimbau masyarakat pengguna aplikasi M-Paspor untuk mengecek ulang tiga hal krusial sebelum melakukan tahapan pembayaran. Ketelitian dari pemohon sejak tahap pendaftaran sangat dibutuhkan guna mencegah terjadinya kendala verifikasi data dan keterlambatan saat proses wawancara di kantor imigrasi.

Tiga hal utama yang wajib dipastikan kebenarannya tersebut meliputi kesesuaian biodata, jenis permohonan, dan masa berlaku paspor. Pemohon harus memastikan nama, tempat dan tanggal lahir, serta data pribadi lainnya terinput sama persis dengan dokumen kependudukan asli. Selain itu, pemohon juga tidak boleh keliru dalam memilih jenis layanan, yakni antara pembuatan paspor baru atau penggantian paspor, serta memastikan opsi masa berlaku paspor yang dipilih sudah sesuai.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (TIKKIM) Imigrasi Karawang, Madriva Rumadyo Gusmaritno, menegaskan bahwa ketelitian pemohon pada tahap awal ini sangat menentukan kelancaran proses penerbitan dokumen.

“Pastikan seluruh data yang diinput pada aplikasi M-Paspor sudah sesuai sebelum melakukan pembayaran. Jika terdapat kesalahan biodata yang baru diketahui setelah pembayaran, pemohon memang dapat menyampaikannya kepada petugas saat wawancara, namun hal tersebut akan menyebabkan proses pelayanan memakan waktu lebih lama,” tegas Madriva, Rabu (10/6).

Lebih lanjut, Madriva secara khusus mengingatkan masyarakat terkait pemilihan masa berlaku paspor dan jenis permohonan. Ia menekankan bahwa data tersebut mutlak tidak dapat diubah apabila transaksi pembayaran telah dinyatakan berhasil oleh sistem.

“Kami berharap masyarakat dapat meminimalisasi kesalahan administrasi secara mandiri sejak tahap awal. Langkah mitigasi ini sejalan dengan komitmen kami untuk terus menghadirkan pelayanan keimigrasian berbasis digital yang cepat, efisien, dan tanpa hambatan,” pungkasnya.

 

Penulis: Winda Lestari

Editor: Guntur Widyanto

KARAWANG – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang mengingatkan masyarakat agar tidak menyerahkan atau membiarkan paspor ditahan oleh pihak lain tanpa dasar hukum yang jelas. Imbauan tersebut disampaikan untuk mencegah potensi penyalahgunaan dokumen perjalanan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Karawang, Madriva Rumadyo Gusmaritno, menegaskan bahwa paspor merupakan dokumen negara yang diberikan kepada warga negara Indonesia untuk keperluan perjalanan internasional dan harus berada dalam penguasaan pemegang paspor.

“Paspor merupakan dokumen negara yang diberikan kepada pemegang paspor untuk digunakan dalam perjalanan internasional. Oleh karena itu, dokumen tersebut harus disimpan oleh pemegang paspor dan tidak boleh ditahan oleh pihak lain tanpa dasar hukum yang jelas,” ujar Madriva, Selasa (9/6).

Ia menambahkan, hingga saat ini masih ditemukan kasus paspor yang disimpan atau ditahan oleh agen, perusahaan, maupun pihak tertentu dengan berbagai alasan. Kondisi tersebut berisiko menimbulkan kerugian bagi pemegang paspor, mulai dari kesulitan mengakses dokumen perjalanan hingga potensi penyalahgunaan identitas.

Madriva mengimbau masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai pemegang paspor. Apabila terdapat pihak yang meminta atau menahan paspor tanpa alasan yang sah, masyarakat diminta untuk berhati-hati dan meminta penjelasan terkait dasar penahanan dokumen tersebut.

“Pemegang paspor bertanggung jawab untuk menjaga dokumen perjalanannya. Jangan menyerahkan atau membiarkan paspor ditahan oleh pihak lain karena dapat menimbulkan berbagai risiko yang merugikan pemilik paspor itu sendiri,” katanya.

Kantor Imigrasi Karawang juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga dokumen keimigrasian guna menghindari potensi penyalahgunaan serta memastikan paspor digunakan sesuai peruntukannya.

 

Penulis: Bianca Valen Paramitha
Editor: Guntur Widyanto