KARAWANG – Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia berawal dari kejamnya Perang Dunia Kedua (1939-1945), untuk mencegah terulangnya tragedi yang sama, Majelis Umum PBB menyetujui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Rabu (10/12).

Tahun 1947, anggota Komisi Umum PBB menyusun konsep awal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Melansir dari Komnasham, Pada 10 Desember 1948 Deklarasi tersebut disetujui oleh Majelis Umum PBB. Dua tahun setelahnya, pada tanggal yang sama, 10 Desember 1950, Majelis Umum PBB menyerukan kepada semua negara anggota dan organisasi PBB untuk menjadikan 10 Desember sebagai peringatan tahunan Hari Hak Asasi Manusia (HAM).

Hari peringatan HAM ini sangat penting dan berfungsi sebagai pengingat bagi setiap pemerintah, institusi, dan individu bahwa hak asasi adalah sesuatu yang diberikan kepada kita sejak lahir, tanpa memandang status sosial, agama atau ras.

Penerapan prinsip HAM juga menjadi komitmen di Kantor Imigrasi Karawang. Di lingkungan pelayanan, tersedia Ruang Ramah HAM sebagai wujud kepedulian terhadap kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak-anak. Ruang ini dirancang agar para pemohon dapat merasa aman, nyaman, dan terfasilitasi. Selain itu, seluruh petugas Imigrasi Karawang terus menjunjung tinggi prinsip nondiskriminatif melalui pelayanan yang ramah serta humanis. Siapa pun yang datang tanpa memandang latar belakang apa pun akan mendapatkan bantuan, informasi, dan pendampingan dengan sikap sopan dan profesional.

Penulis: Zaki Mulyono

KARAWANG – Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) setiap tanggal 9 Desember bukan sekadar momentum seremonial belaka. Melansir dari CNN Indonesia peringatan ini dimulai saat Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyadari dampak kerugian korupsi, sehingga dipandang perlu merumuskan instrumen hukum internasional terkait pemberantasan anti korupsi di tingkat global agar lebih efektif yang kemudian melahirkan Konvensi PBB Melawan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC). Melalui Resolusi 58/4 pada 31 Oktober 2003, Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan menegaskan bahaya korupsi bagi stabilitas dan keamanan masyarakat.

Puncak dari komitmen tersebut terjadi dalam konferensi diplomatik di Merida, Meksiko, pada 9-11 Desember 2003. Di sanalah 188 negara peserta sepakat untuk menandatangani konvensi yang menjadi landasan hukum internasional dalam mencegah dan memerangi korupsi. Sejak saat itu, tanggal 9 Desember ditetapkan sebagai pengingat tahunan bagi seluruh bangsa untuk terus waspada dan memperbaiki sistem tata kelolanya agar bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Semangat perbaikan yang lahir di Merida puluhan tahun silam diterjemahkan secara konkret oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang. Strategi pencegahan korupsi tidak hanya berhenti pada penindakan, melainkan fokus pada pembangunan sistem pelayanan yang menutup celah penyimpangan.

Komitmen ini dibuktikan dengan keseriusan Imigrasi Karawang dalam membangun Zona Integritas hingga berhasil meraih dan mempertahankan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dengan predikat WBK dan WBBM, Imigrasi Karawang menjamin bahwa seluruh alur layanan mulai dari kedatangan pemohon hingga terbitnya paspor berjalan sesuai prosedur yang jelas, tanpa ada biaya diluar aturan yang berlaku. Masyarakat tidak lagi perlu merasa khawatir akan dipersulit, karena sistem telah dirancang untuk memudahkan.

Keberhasilan strategi pencegahan korupsi di Imigrasi Karawang ini terlihat jelas dari respons masyarakat yang menjadi pengguna layanan. Publik menilai bahwa kebersihan birokrasi di kantor ini bukan sekadar klaim sepihak. Hal ini dibuktikan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menyentuh angka 98,17% dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) di angka 98,31% Pada Periode Bulan November 2025.

Hal ini merepresentasikan tingkat kepercayaan publik yang sangat tinggi. Nilai tersebut menjadi indikator valid bahwa masyarakat merasa puas dan yang terpenting, merasa aman dari praktik korupsi saat mengurus dokumen keimigrasian.

Penulis: Muhammad Rizky Febriansyah

Paspor bukan hanya berfungsi sebagai buku identitas untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Di dalamnya tersimpan data pribadi yang sangat penting dan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketika paspor hilang, akan membuka peluang pelaku kejahatan untuk menyalahgunakannya.

Beberapa kasus penyalahgunaan dokumen sering ditemukan, termasuk warga yang awalnya diajak bepergian oleh orang lain, namun berakhir sebagai korban perdagangan orang. Dokumen paspor yang hilang dapat digunakan untuk membuat identitas palsu, membawa seseorang keluar negeri tanpa prosedur resmi, atau bahkan diperjualbelikan.

Risiko lain yang perlu diwaspadai adalah pemanfaatan paspor untuk kegiatan ilegal seperti untuk mengajukan pinjaman ilegal, menjadi identitas ganda, atau diperdagangkan kepada jaringan kriminal.

Tidak hanya itu, bagi setiap orang yang menghilangkan paspornya akan dikenakan biaya beban sebesar Rp 1 juta. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) terbaru mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Imigrasi, biaya beban (denda) untuk penggantian paspor yang hilang adalah sebesar Rp 1.000.000,00. Ketentuan ini diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 2024.

Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk menjaga paspor dengan sebaik mungkin. Simpan di tempat aman, hindari meminjamkan kepada orang lain, dan jangan mudah percaya ketika ada yang menawarkan perjalanan cepat tanpa prosedur resmi. Jika paspor hilang atau dicuri, segera lakukan pelaporan ke pihak kepolisian dan kantor imigrasi agar dokumen tersebut dapat diblokir dari potensi penyalahgunaan.

Penulis: Zaki Mulyono

KARAWANG –  Kecemasan seringkali menjadi teman perjalanan seseorang ketika harus berurusan dengan birokrasi. Bayangan tentang prosedur yang rumit, antrian yang tak berujung, hingga kekhawatiran salah membawa berkas, kerap menghantui benak masyarakat sebelum melangkahkan kaki ke kantor pemerintahan. Namun, stigma lawas birokrasi yang kaku tersebut tampaknya mulai terkikis, tergantikan oleh suasana hangat yang kini ditawarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang.

Perubahan ini paling terasa saat pemohon pertama kali memasuki area pelayanan. Tidak ada lagi kebingungan mencari arah, karena sosok-sosok berseragam rapi dengan selendang bertuliskan “Duta Layanan” siap menyambut di garda terdepan. Mereka bukan sekadar pemanis ruangan, melainkan navigator yang memastikan setiap warga mendapatkan hak layanannya dengan mudah.

Sambutan Hangat Sejak Pintu Terbuka

Peran Duta Layanan ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu pemohon dengan nama akun Grisse Warenhuis membagikan pengalamannya di Google Review. Ia menyoroti sebuah standar pelayanan yang menurutnya patut ditiru dan diapresiasi.
Saat pintu dibuka, pemohon langsung disambut oleh staf yang sangat informatif. Petugas ini menjelaskan seluruh proses dengan sangat gamblang sehingga pemohon tidak merasa bingung, sebuah pengalaman yang kontras jika dibandingkan dengan ketidakpastian yang mungkin ditemui di tempat lain. Kehadiran petugas yang proaktif di lobi depan ini menjadi kunci kenyamanan, membuat masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan baik sebelum melangkah ke tahap selanjutnya.

Konsistensi Keramahan yang merata

Yang menarik dari transformasi layanan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang adalah konsistensinya. Keramahan tidak hanya milik Duta Layanan di pintu depan, tetapi merata hingga ke meja wawancara. Hal ini diungkapkan secara rinci oleh Ikhsan Nur Rosid, seorang Masyarakat yang memberikan bintang lima atas pengalamannya mengurus penggantian paspor.
Ikhsan mencatat bahwa keramahan staf sangat terasa di setiap titik sentuh layanan, mulai dari petugas CS di lobi depan, petugas pemeriksa dokumen di konter CS1, hingga petugas wanita yang melayani wawancara dan pengambilan foto di konter 6. Sinergi pelayanan yang baik ini berdampak pada efisiensi waktu, di mana Ikhsan mengaku seluruh proses yang ia jalani berlangsung kurang dari satu jam dengan kondisi antrian yang sangat kondusif.

Kehadiran Duta Layanan menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dan negara. Bagi kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas, Duta Layanan adalah pendamping yang siap memberikan prioritas agar mereka tidak perlu berlama-lama mengantre.

Pada akhirnya, apa yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang melalui Duta Layanan adalah upaya memanusiakan pelayanan publik. Mereka membuktikan bahwa kedisiplinan administratif bisa berjalan beriringan dengan keramahan dan empati. Bagi warga Karawang yang hendak mengurus paspor, tidak perlu lagi merasa ragu atau sungkan untuk bertanya. Para Duta Layanan telah siap menunggu Anda, bukan hanya untuk memeriksa berkas, tetapi untuk memastikan Anda pulang dengan senyum kepuasan.

Penulis: Muhammad Rizky Febriansyah