KARAWANG – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang mengimbau agar masyarakat yang berhalangan hadir untuknmengajukan proses penjadwalan ulang ke kantor imigrasi. Proses reschedule diajukan secara mandiri oleh pemohon melalui Aplikasi M-Paspor.

“Fitur penjadwalan ulang ini disediakan bagi pemohon yang telah melakukan pembayaran PNBP namun tidak dapat hadir karena kondisi tertentu. Pengajuan tetap harus mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku,” ujar Kepala Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Andi Citra Amalia, Kamis (29/1).

Andi menjelaskan bahwa terdapat dua syarat dan ketentuan yang harus dipahami sebelum masyarakat mengajukan proses reschedule. Pertama, tahap penjadwalan ulang dapat dilakukan paling lambat H-1 sebelum tanggal kedatangan.

“Misalnya pemohon dapat jadwal di hari Kamis, maka maksimal proses reschedule bisa di apply pada hari Rabu. Permohonan reschedule juga hanya bisa diajukan paling banyak 1 kali,” jelasnya.

Syarat kedua yang harus diketahui dan diikuti oleh pemohon yaitu memperhatikan ketersediaan kuota antrean di tanggal yang ingin dituju. Meskipun pengajuan reschedule dilakukan sebelum H-1, namun tidak tersedia kuota antrean pada tanggal yang ingin dipilih, maka proses penjadwalan ulang tetap tidak dapat dilakukan.

“Pastikan sebelum mengganti jadwal untuk dilihat dulu tanggal yang dipilih. Jangan sampai justru nanti malah tidak jadi datang karena tidak ada jadwal yang tersedia,” pungkasnya.

Penulis: Evi Mutmainah

Editor: Guntur Widyanto

Paspor merupakan dokumen perjalanan resmi yang berfungsi sebagai identitas diri sekaligus bukti kewarganegaraan seseorang dalam melakukan perjalanan lintas negara. Di Indonesia, terdapat ketentuan khusus terkait penerbitan paspor bagi anak yang memiliki status kewarganegaraan ganda. Pengaturan ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap prinsip kewarganegaraan Indonesia yang tidak menganut kewarganegaraan ganda secara permanen.

Anak berkewarganegaraan ganda umumnya lahir dari perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak hasil perkawinan campuran diberikan status kewarganegaraan ganda terbatas. Status tersebut berlaku hingga anak berusia 18 tahun atau telah menikah. Setelahnya, anak wajib menyatakan pilihan kewarganegaraannya dengan batas waktu paling lambat tiga tahun setelah berusia 18 tahun atau setelah menikah.

Ketentuan tersebut bedampak pada masa berlaku paspor Republik Indonesia yang diterbitkan bagi anak berkewarganegaraan ganda. Paspor yang diberikan tidak mengikuti masa berlaku paspor pada umumnya, melainkan disesuaikan hingga batas waktu kewajiban anak dalam memilih kewarganegaraannya. Penyesuaian ini dilakukan agar masa berlaku paspor tidak melampaui batas usia maksimal penentuan kewarganegaraan.

Selain pengaturan masa berlaku, pengajuan paspor bagi anak berkewarganegaraan ganda juga mensyaratkan kelengkapan dokumen tertentu. Orang tua wajib melampirkan dokumen kependudukan, antara lain e-KTP orang tua WNI, Kartu Keluarga, akta kelahiran anak, serta akta perkawinan orang tua. Apabila salah satu orang tua berkewarganegaraan asing, diperlukan dokumen tambahan berupa paspor dan izin tinggal orang tua WNA. Persyaratan tersebut bertujuan untuk memastikan kejelasan status hukum dan kewarganegaraan anak.

Dengan memahami dan mematuhi ketentuan paspor bagi anak berkewarganegaraan ganda, orang tua dapat memastikan hak-hak anak tetap terlindungi serta proses administrasi keimigrasian berjalan tertib dan lancar. Aturan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan status kewarganegaraan sejak usia dini.

Penulis: Evi Mutmainah

Editor: Guntur Widyanto

Sumber Gambar: ISTIMEWA

KARAWANG – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Salah satunya, dengan menyediakan Ruang Laktasi khusus bagi pemohon layanan keimigrasian yang mengajukan permohonan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang.

Kepala Sub Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Andi Citra Amalia mengatakan, penyediaan ruang laktasi merupakan bagian dari upaya Imigrasi Karawang dalam memberikan pelayanan yang ramah dan humanis.

“Melalui penyediaan ruang laktasi ini, kami ingin memberikan kenyamanan bagi ibu menyusui sekaligus mendukung program ASI eksklusif. Harapannya, seluruh pengguna layanan dapat merasa lebih nyaman saat berada di Kantor Imigrasi Karawang,” ujarnya, Selasa (27/01).

Andi menambahkan, di dalam ruang laktasi tersedia berbagai sarana penunjang. Mulai dari sofa yang nyaman, meja untuk membantu penggantian popok bayi, hingga mesin pendingin udara.

“Semuanya kami siapkan supaya para ibu bisa memberikan ASI kepada bayinya dengan nyaman dan tenang,”

Dengan adanya ruangan khusus laktasi, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang berharap dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Ke depan, Imigrasi Karawang berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan yang nyaman, mudah, dan ramah bagi seluruh pengguna layanan.

Penulis: Herrisya Puja Meidina

Editor: Guntur Widyanto

Sumber Gambar: ISTIMEWA

KARAWANG – Keberadaan paspor elektronik semakin hari kian diminati masyarakat. Terlebih, saat ini di seluruh Kantor Imigrasi di Indonesia hanya menyediakan paspor elektronik saja.

Namun, belakangan ini beredar kabar bahwa pada paspor elektronik terkandung aliran listrik yang dapat mengisi daya baterai. Termasuk untuk perangkat smartphone.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Madriva Rumadyo Gusmaritno, menyebutkan bahwa hal tersebut tidaklah benar. Madriva menjelaskan bahwa meskipun paspor dilengkapi dengan chip elektronik, namun chip ini tidak memiliki atau pun menggunakan daya listrik pada saat digunakan.

“Tidak… tidak benar (mengandung aliran listrik),” jelasnya, Selasa (27/01).

Lebih lanjut, Ia menambahkan, bahwa paspor elektronik mempunyai keunggulan dalam hal menyimpan data pemegangnya, serta mampu menjaga keamanan data yang lebih baik dibanding paspor berjenis non-elektronik.

“Jadi keberadaan chip ini yang membuat data kita tersimpan lebih aman, karena telah dilengkapi fitur yang lebih canggih sehingga sangat sulit untuk dipalsukan,” tambahnya.

Madriva mengimbau kepada masyarakat untuk dapat menjaga paspor elektroniknya dengan baik. Apabila terjadi kerusakan/hilang, dapat menghubungi kantor imigrasi untuk melakukan proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Penulis: Ahnaf Arzaqu Zaki J.

Editor: Guntur Widyanto

KARAWANG — Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang mengimbau masyarakat agar melengkapi seluruh persyaratan sebelum mengajukan permohonan paspor. Hal ini sangat berpengaruu terhadap kelancaran proses pelayanan serta menghindari penundaan dalam penerbitan paspornya.

Kepala Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Andi Citra Amalia, menyampaikan bahwa kelengkapan dokumen menjadi hal utama yang harus diperhatikan oleh pemohon.

“Kami mengimbau kepada masyarakat agar memeriksa kembali persyaratan yang dibutuhkan sebelum datang ke kantor imigrasi, sehingga proses permohonan paspor dapat berjalan lancar,” ujarnya, Kamis (22/01).

Lebih lanjut, dirinya juga mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan informasi resmi yang telah disediakan oleh Imigrasi Karawang. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui berbagai informasi keimigrasian sebelum datang mengurus padpor.

“Informasi persyaratan paspor dapat diakses melalui media sosial resmi dan kanal informasi Imigrasi Karawang, sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk mencari informasi terlebih dahulu,” ujarnya.

Dengan kelengkapan dokumen dan pemahaman prosedur yang baik, diharapkan pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang dapat berjalan lebih efektif, sehingga dapat memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat.

Penulis: Umi Widarasari

Editor: Guntur Widyanto