KARAWANG – Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang menggelar upacara di halaman kantor pada Senin (10/11). Kegiatan yang mengusung tema “Pahlawanku Teladanku – Terus Bergerak, Melanjutkan Perjuangan” ini diikuti oleh seluruh pegawai, siswa magang, serta mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Andro Eka Putra, bertindak sebagai inspektur upacara. Prosesi dimulai dengan pengibaran bendera merah putih dan diakhiri dengan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur membela tanah air.

Dalam amanatnya, Andro menegaskan pentingnya meneladani semangat juang para pahlawan melalui pengabdian dan integritas dalam memberikan pelayanan publik.

“Di era modern ini, menjadi tugas kita untuk meneruskan perjuangan pahlawan dengan mengabdi dan memberikan pelayanan yang jujur, adil, dan berintegritas bagi masyarakat dan negara,” ujarnya.

Melalui momentum Hari Pahlawan ini, jajaran Kantor Imigrasi Karawang diharapkan semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada nilai-nilai pengorbanan dan semangat kebangsaan para pahlawan.

KARAWANG — Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang memberikan layanan Emergency Passport kepada seorang pemohon yang sedang dirawat di sebuah rumah sakit di Kecamatan Cikampek, Karawang, Jumat (7/11). Petugas imigrasi mendatangi rumah sakit tersebut untuk melakukan pengambilan foto dan data biometrik karena pemohon tidak memungkinkan hadir langsung ke kantor imigrasi.

Layanan Emergency Passport merupakan fasilitas bagi masyarakat yang berada dalam kondisi darurat sehingga tidak dapat mengikuti proses wawancara dan pengambilan foto di kantor imigrasi. Program ini menjadi bagian dari komitmen pelayanan prima Imigrasi Karawang.

“Suami saya sedang dirawat dan didatangi langsung ke rumah sakit untuk membuat paspor,” ujar Kristia, istri pemohon.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Andro Eka Putra, menyatakan bahwa layanan tersebut dihadirkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan dokumen perjalanan dalam situasi mendesak. “Melalui program inovasi ini, kami harap dapat membantu masyarakat yang ingin membuat paspor namun terhalang kondisi darurat,” ujarnya.

BOGOR – Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Andro Eka Putra menghadiri Rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) Periode Triwulan III Tahun 2025, yang diselenggarakan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, Senin (03/11).

Dalam kegiatan tersebut, Andro memaparkan sejumlah capaian yang telah diraih oleh Kantor Imigrasi Karawang sepanjang tahun 2025.

“Hingga Oktober ini Imigrasi Karawang telah menerbitkan 37.907 paspor, termasuk 3.502 paspor bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI),” ujarnya.

Sementara itu untuk layanan Warga Negara Asing (WNA), Kantor Imigrasi Karawang telah melayani sebanyak 2.667 permohonan. Mulai dari perpanjangan izin tinggal, alih status, affidavit, dan berbagai jenis pelayanan lainnya.

Andro menambahkan, untuk bidang intelijen dan penindakan keimigrasian, Kantor Imigrasi Karawang telah melaksanakan 204 kegiatan, seperti Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), pendetensian hingga deportasi.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, Jaya Saputra, menyampaikan apresiasinya atas capaian kinerja seluruh satuan kerja selama periode triwulan III tahun ini.

“Secara umum kinerja Imigrasi di Jawa Barat menunjukkan hasil yang sangat positif, dengan rata-rata realisasi anggaran 80% dan PNBP yang melampaui target,” pungkasnya.

KARAWANG – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang mencatat penerbitan 4.229 paspor selama September 2025. Data tersebut disampaikan melalui laporan capaian kinerja bulanan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Dari total 4.333 permohonan paspor yang diterima, sebanyak 3.695 merupakan paspor elektronik 48 halaman. Jumlah pemohon laki-laki dan perempuan tercatat hampir seimbang, yakni masing-masing 1.914 dan 1.881 orang. Selain itu, sebanyak 534 paspor non-elektronik 48 halaman diterbitkan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Dinas Tenaga Kerja Karawang. Sementara itu, terdapat 104 permohonan yang ditolak atau dibatalkan.

Selain pelayanan paspor, Kantor Imigrasi Karawang juga menangani penerbitan izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA). Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Andro Eka Putra, mengungkapkan bahwa jenis izin tinggal yang paling banyak diterbitkan pada periode ini adalah perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan (ITK), diikuti perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS).

“Kami berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas kinerja pada layanan keimigrasian yang kami selenggarakan,” ujar Andro.

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang berharap publikasi capaian ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan keimigrasian yang profesional dan terbuka.

PURWAKARTA – Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang menggelar Layanan Paspor Simpatik di Bale Maya Datar, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu (25/10).

Layanan ini disambut antusias oleh masyarakat. Sejak pagi mereka sudah mengantre untuk dilayani permohonan pembuatan paspornya.

Kepala Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan, Pangdam Tria Laksono, menjelaskan bahwa program ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus pembuatan paspornya tanpa perlu datang ke kantor imigrasi. Untuk mengakomodir tingginya minat publik, tersedia sebanyak 125 kuota antrean yang dibuka secara online melalui Aplikasi M-Paspor.

“Tersedia 97+28 kuota bagi pemohon paspor baru dan penggantian paspor masa habis masa berlaku, ujarnya.

Lebih lanjut, dirinya menyebutkan, Layanan Paspor Simpatik hanya menerima permohonan penerbitan paspor baru serta penggantian habis masa berlaku saja. Kuota ini tidak termasuk layanan penggantian paspor karena rusak/hilang dan perubahan biodata paspor.

Pangdam juga menambahkan bahwa melalui kegiatan ini, masyarakat juga diberikan informasi keimigrasian agar terhindar dari risiko Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) pada saat melakukan perjalanan ke luar negeri.

“Kami berharap kegiatan ini dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas dan memberikan dampak positif. Dengan begitu, keamanan dan kenyamanan masyarakat saat melakukan perjalanan ke luar negeri akan semakin meningkat,” pungkas Pangdam.