JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi memastikan pelayanan keimigrasian tetap berjalan selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman menyampaikan bahwa Imigrasi tetap membuka pelayanan paspor secara terbatas pada hari libur Natal dan Tahun Baru, khusus bagi masyarakat dengan kebutuhan mendesak.

“Kepada pemohon paspor dalam kondisi darurat yang tidak dapat ditunda, dapat diberikan pelayanan paspor secara walk-in pada tanggal 25 dan 26  Desember 2025 serta 1 Januari 2026. Kondisi mendesak antara lain pemohon yang sakit dan harus menjalani pengobatan di luar negeri, atau pemohon yang memiliki keluarga inti yang meninggal dunia atau sedang sakit di luar negeri. Pemohon wajib menunjukkan dokumen atau bukti pendukung yang menjelaskan kondisi darurat tersebut,” jelas Yuldi.

Sementara itu, pelayanan paspor pada tanggal 29 hingga 31 Desember 2025 tetap berjalan normal seperti hari kerja biasa. Masyarakat dapat mengakses layanan sesuai prosedur yang berlaku tanpa pembatasan khusus.

Selain pelayanan paspor, Ditjen Imigrasi juga memastikan layanan izin tinggal keimigrasian tetap dilaksanakan. Permohonan izin tinggal yang masuk sebelum liburan Natal diselesaikan sebelum tanggal 25 Desember 2025. Sementara itu, permohonan yang masuk mulai hari Natal diselesaikan pada 29-31 Desember 2025. Namun demikian, pada tanggal merah, Imigrasi tetap melayani penyelesaian permohonan izin tinggal tertentu, khususnya bagi pemohon yang telah overstay atau yang masa berlaku izin tinggalnya akan segera berakhir.

“Layanan keimigrasian di bandara dan pelabuhan internasional berjalan seperti biasa, bahkan semakin kami optimalkan karena tingginya mobilitas masyarakat,” tambahnya.

Adapun pengawasan keimigrasian dilaksanakan sepanjang momen pergantian tahun, tepatnya selama 29 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Pengawasan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dan berfokus di tempat-tempat dengan konsentrasi warga negara asing (WNA) yang tinggi.

Yuldi menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan komitmen Imigrasi dalam menjaga keberlanjutan pelayanan publik dan menjaga keamanan negara, terutama pada periode dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi.

“Saya mengapresiasi dedikasi seluruh jajaran Imigrasi yang tetap bertugas selama periode Natal dan Tahun Baru. Kehadiran petugas di lapangan merupakan wujud nyata komitmen imigrasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sekaligus menjaga kedaulatan dan keamanan negara,” ujar Yuldi menutup pernyataannya.

KARAWANG – Peringatan Hari Bela Negara ke-77 tahun 2025 menjadi momentum bagi jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang untuk memperkuat komitmen pengabdian kepada bangsa. Hal ini sejalan dengan amanat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang mengusung tema “Teguhkan Bela Negara untuk Indonesia Maju”.

Dalam amanat tertulisnya, Presiden mengingatkan bahwa tantangan bangsa saat ini semakin kompleks. Ancaman tidak lagi hanya bersifat fisik, melainkan telah berkembang menjadi perang siber, krisis energi, hingga disrupsi teknologi yang menuntut kesiapsiagaan seluruh elemen bangsa.

Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Ghanda Ade Setiawan mengingatkan bahwa cinta tanah air harus kita wujudkan dalam tindakan nyata.

“Momentum Hari Bela Negara ke-77 hendaknya menjadi pengingat bahwa cinta tanah air harus kita wujudkan dalam tindakan nyata, hadir dalam membantu sesama yang sedang tertimpa bencana, menjaga ruang digital dari hoaks, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, dan berkontribusi dalam pembangunan sesuai peran masing-masing” ujarnya.

Peringatan ini juga menjadi pengingat sejarah atas berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada 1948, yang membuktikan bahwa semangat juang mampu menjaga republik tetap tegak berdiri.

Dengan semangat yang sama, Imigrasi Karawang berkomitmen untuk terus berinovasi dan bekerja melayani dengan hati demi mewujudkan Indonesia yang kuat dan maju.

KARAWANG – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang menggelar operasi Wirawaspada di salah satu perusahaan di Kabupaten Karawang, Jumat (12/12). Operasi ini digelar dalam rangka memastikan kepatuhan perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) terhadap hukum keimigrasian.

Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian, Nanda Ambeg Parama Arta, menegaskan urgensi pengawasan orang asing dengan melakukan pemeriksaan secara berkala. Hal ini dilakukan guna memastikan setiap orang asing memiliki dokumen dan izin yang sah untuk beraktivitas di Karawang.

“Pemeriksaan dokumen keimigrasian dilakukan terhadap setiap TKA untuk mengonfirmasi perizinan yang mereka miliki,” jelasnya.

Dalam proses pemeriksaan, perusahaan penjamin menunjukkan sikap kooperatif. Sebanyak 13 orang TKA yang diperiksa dinyatakan tidak melakukan pelanggaran dan memiliki dokumen lengkap serta sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Kami terus mengimbau perusahaan-perusahaan yang bertindak sebagai penjamin TKA untuk selalu mengawasi orang asing yang mereka pekerjakan agar menaati aturan keimigrasian yang berlaku,” ujar Nanda.

Melalui kegiatan ini, Imigrasi Karawang menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan orang asing. Diharapkannya pengawasan ini dapat meningkatkan kepatuhan orang asing terhadap hukum keimigrasian sehingga keberadaannya di wilayah Indonesia memberikan dampak yang positif.

KARAWANG – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di Hotel Mercure Karawang, Senin (8/12).

Kegiatan ini dihadiri oleh Perangkat Desa, Polsek, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas Desa Citeko yang merupakan bagian dari Desa Binaan Imigrasi, serta perwakilan dari Kecamatan Plered, Purwakarta.

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Candra Wahyu Hidayat, mengatakan perlu adanya penyelarasan pemahaman terkait peran Desa Binaan Imigrasi sebagai garda terdepan dalam mengawasi aktivitas dan keberadaan orang asing.

“Kita bangun sinergi antara Desa Binaan Imigrasi dengan Imigrasi Karawang agar pengawasan dan pelaporan orang asing yang terindikasi melakukan pelanggaran dapat berjalan dengan optimal” ujar Candra.

Lebih lanjut, dirinya menyebutkan partisipasi dari seluruh pihak sangat diperlukan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap aktivitas serta keberadaan Warga Negara Asing (WNA). Salah satu implementasinya dengan cara melaporkan apabila menemukan orang asing yang terindikasi melanggar aturan keimigrasian.

“Jika bapak dan ibu melihat ada gerak-gerik orang asing yang mencurigakan di desa, segera laporkan kepada kami untuk dilakukan pengecekan,” sebutnya.

Candra berharap, melalui kerjasama yang terbentuk antar pihak dapat mendorong terciptanya lingkungan yang lebih kondusif serta terbebas dari ancaman yang bisa disebabkan oleh aktivitas serta keberadaan WNA di Desa Citeko.

“Diharapkan dengan adanya sinergi ini dapat mencegah keberadaan dan aktivitas orang asing yang melanggar aturan keimigrasian yang berlaku,” pungkas Candra.

KARAWANG – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dengan tema “Media Baru dan Tantangan Literasi Keimigrasian: Peran Jurnalis dalam Membangun Informasi Publik yang Akurat,” di Aula Kantor Imigrasi Karawang, Kamis (27/11/2025).

Sebanyak 22 jurnalis yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Karawang nampak antusias mengikuti acara tersebut.

Plh. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Ghanda Ade Setiawan, mengatakan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman publik terkait informasi keimigrasian di tengah maraknya penggunaan media baru yang menuntut informasi cepat dan akurat.

“Keberadaan media baru menuntut kita untuk lebih kreatif dan adaptif. Setiap informasi bisa beredar dengan sangat cepat di media baru,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ghanda menjelaskan bahwa jurnalis mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong peningkatan literasi keimigrasian masyarakat. Menurutnya, media mampu menjadi jembatan penghubung informasi dan komunikasi yang objektif serta berimbang.

“Jurnalis bukan hanya sebagai penyampai berita, tetapi juga penjaga akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan yang juga merupakan Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Madriva Rumadyo Gusmaritno menyebutkan,kegiatan ini dihadirkan untuk memperbaiki kapasitas jurnalis dalam menghadapi derasnya informasi digital. Ia menekankan pentingnya kemampuan jurnalis dalam mengidentifikasi sumber terpercaya, memahami aturan keimigrasian secara benar, serta menjaga prinsip akurasi dan verifikasi dalam setiap pemberitaan.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat terwujud hubungan yang semakin solid antara Imigrasi dan insan pers, sehingga penyampaian informasi keimigrasian kepada masyarakat dapat berlangsung lebih tepat, transparan, dan bertanggung jawab demi terciptanya publik yang semakin cerdas dan terlindungi,” pungkasnya.