KARAWANG – Kebutuhan bepergian ke luar negeri terkadang datang tanpa banyak persiapan. Ada panggilan kerja yang harus segera dipenuhi, jadwal kuliah yang tak bisa ditunda, hingga kepentingan keluarga yang membutuhkan keberangkatan dalam waktu dekat. Dalam siatuasi seperti itu, kecepatan menjadi hal yang krusial.

Menjawab kebutuhan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang menghadirkan layanan percepatan paspor yang memungkinkan dokumen perjalanan selessai pada hari yag sama. Layanan ini menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan paspor dalam waktu singkat tanpa mengurangi tahapan prossedur yang berlaku.

Untuk mengajukan layanan percepatan, pemohon dapat langsung datang ke Kantor Imigrasi Karawang dan mengikuti seluruh proses permohonan, mulai dari pendaftaran, wawancara, perekaman biometrik, hingga pemeriksaan kelengkapan berkas.

Kepala Seksi Layanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Karawang, Pangdam Tria Laksono, menegaskan bahwa percepatan tidak berarti mengabaikan prosedur.

“Seluruh tahapan permohonan tetap harus dilalui oleh pemohon percepatan. Perbedaannya hanya pada waktu penyelesaiannya. Apabila pembayaran telah dilakukan dan dokumen dinyatakan lengkap, paspor dapat diterbitkan pada hari yang sama,” ujarnya, Rabu (25/02).

Lebih dari sekedar mempercepat waktu penerbitan, layanan ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Imigrasi Karawang berkomitmen menghadirkan pelayanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam kondisi mendesak.

Pangdam turut mengimbau agar oemohon memastikan kelengkapan dokumen sebelum datang ke kantor imigrasi.

“Kelengkapan berkas dan ketepatan waktu kehadiran sangat membantu proses berjalan lebih cepat dan lancar,” tambahnya.

Dengan adanya layanan percepatan paspor, masyarakat kini memiliki alternatif solusi Ketika waktu menjadi faktor penentu. Imigrasi Karawang pun terus berupaya memberikan pelayanan yang professional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

 

Penulis: Dinda Putri Nuranisya

Editor: Guntur Widyanto

KARAWANG – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak dapat mendatangi kantor imigrasi untuk mengambil paspornya. Selain menyediakan layanan pengiriman paspor ke rumah melalui PT. Pos Indonesia, masyarakat juga dapat mengambil paspornya dengan diwakilkan oleh orang lain.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Madriva Rumadyo Gusmaritno menyebutkan, dalam kondisi tertentu, pengambilan paspor dapat diwakilkan, namun harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

“Pengambilan paspor dapat diwakilkan atau dikuasakan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Kami memastikan prosesnya tetap aman dan tertib administrasi, selama dokumen persyaratan dilengkapi sesuai aturan,” ujarnya, Rabu (25/2).

Madriva menjelaskan perbedaan dokumen persyaratan yang harus dipenuhi apabila pengambilan paspor diwakilkan oleh anggota keluarga atau orang lain. Apabila paspor diambil oleh anggota keluarga yang masih dalam 1 Kartu Keluarga (KK) yang sama, maka diwajibkan untuk melampirkan Kartu Keluarga, lembar pengantar pengambilan paspor, serta kartu identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Sementara itu, jika pengambilan paspor dilakukan oleh orang lain di luar KK yang sama, maka wajib mencantumkan surat kuasa bermeterai Rp 10 ribu.

Namun, Ia mengingatkan bahwa akan lebih baik apabila paspor diambil secara mandiri oleh pemegangnya dan tidak dilakukan penundaan. Apabila paspor tidak diambil lebih dari 30 (tiga puluh) hari, maka permohonan paspor akan dibatalkan oleh sistem.

“Untuk itu, segera ambil paspor pada jadwal yang sudah ditentukan petugas,” pungkas Madriva.

 

Penulis: Citra Firza Azizah

Editor: Guntur Widyanto

KARAWANG – Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Madriva Rumadyo Gusmaritno membenarkan bahwa masyarakat yang tidak dapat melanjutkan proses permohonan paspornya akibat gagal melewati tahap wawancara tidak dapat mengajukan pengembalian pembayaran permohonan. Artinya, uang yang sudah dibayarkan akan hangus dan tidak bisa dikembalikan ke pemohon paspor.

“Betul, jadi kalau sudah dilakukan pembayaran maka tidak dapat dikembalikan,” ujarnya, Senin (23/02).

Madriva menjelaskan, ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024. Dalam aturan tersebut disampaikan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dikenakan atas layanan yang telah diberikan negara. Artinya, biaya layanan bukan bergantung pada terbit atau tidaknya paspor, melainkan pada proses pelayanan administrasi yang berjalan.

“Pelayanan paspor mencakup seluruh tahapan, mulai dari pendaftaran melalui aplikasi M-Paspor, pemeriksaan dan verifikasi dokumen, pengambilan data biometrik, hingga wawancara di kantor imigrasi. Setiap tahapan tersebut merupakan bagian dari layanan negara kepada pemohon,” jelasnya.

Sementara itu, Ia menyebutkan, ketentuan pembatalan permohonan paspor telah diatur dalam Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 17, dijelaskan bahwa permohonan dapat dibatalkan apabila ditemukan ketidaksesuaian data, dokumen tidak sah, pemohon memberikan keterangan tidak benar, atau alasan lain yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

“Apabila terjadi pembatalan permohonan, blangko paspor yang telah disiapkan akan dibatalkan dan dicatat dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk memahami alur layanan serta ketentuan hukum yang berlaku agar proses permohonan paspor dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman,” pungkasnya.

 

Penulis: Umi Widarasari

Editor: Guntur Widyanto

KARAWANG – Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Andro Eka Putra, menegaskan larangan menyimpan atau menguasai paspor orang lain tanpa persetujuan dari pemiliknya. Pasalnya, tindakan ini merupakan bentuk melawan hukum keimigrasian serta dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda.

“Paspor merupakan dokumen milik negara yang diberikan kepada pemegang paspor. Mengambil dan menyimpan paspor orang lain tanpa izin merupakan pelanggaran hukum yang dapat dipidana,” ujar Andro, Senin (23/02).

Andro menjelaskan, larangan mengenai penyimpanan paspor orang lain tanpa persetujuan dari pemiliknya telah diatur dalam Pasal 130 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pelaku tindak pidana ini dapat dijerat hukuman penjara hingga dua tahun dan/atau denda hingga Rp 200 juta.

“Jadi dasar hukum dan sanksinya sudah sangat tegas. Maka sudah sepatutnya kita mengikuti aturan tersebut,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Ia menambahkan, pemilik paspor juga dapat dikenakan denda apabila paspornya hilang pada saat berpindah tangan ke orang lain. Pemilik paspor akan dikenakan denda sebesar Rp 1 juta jika terjadi kehilangan paspor. Selain itu, pemilik paspor juga harus melaporkan kehilangannya ke kantor imigrasi melalui proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) paspor hilang.

“Kami mengimbau masyarakat untuk menyimpan paspornya dengan baik. Jangan sampai terjadi kerusakan, kehilangan, apalagi sampai berpindah tangan ke orang lain,” pungkas Andro.

 

Penulis: Ahnaf Arzaqu Zaki Jumadi

Editor: Guntur Widyanto

KARAWANG – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang mengimbau masyarakat agar tidak memberikan data atau keterangan palsu dalam proses permohonan paspor. Pasalnya, terdapat sanksi pidana bagi yang terbukti memberikan keterangan tidak benar.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Andro Eka Putra, menegaskan bahwa pemberian keterangan tidak benar dalam pengurusan paspor berkaitan dengan tindak pidana serius, seperti Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Memberikan keterangan yang tidak sesuai dalam permohonan paspor sering kali menjadi gerbang terjadinya TPPM dan TPPO,” ujar Andro, Rabu (18/02).

Pemberian sanksi pidana juga telah diatur secara tegas dalam Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam pasal ini disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Peraturan ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk menindak setiap bentuk pelanggaran dalam penerbitan dokumen perjalanan, sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap kejahatan lintas negara.

Lebih lanjut, Andro mengimbau masyarakat agar mengajukan permohonan paspor secara mandiri serta memberikan data yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menggunakan jasa perantara ilegal karena dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari,” pungkasnya.

 

Penulis: Umi Widarasari

Editor: Guntur Widyanto