KARAWANG — Dalam sistem keimigrasian Indonesia terdapat dua istilah yang berkaitan dengan pembatasan pergerakan seseorang, yakni pencegahan dan penangkalan. Kedua kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan lalu lintas orang yang dilakukan pemerintah untuk menjaga keamanan serta ketertiban negara.

Pencegahan merupakan larangan sementara bagi seseorang untuk keluar dari wilayah Indonesia. Kebijakan ini umumnya dikenakan kepada warga negara Indonesia yang memiliki kepentingan hukum atau administrasi tertentu di dalam negeri.

Sementara itu, penangkalan adalah larangan bagi orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut diterapkan berdasarkan pertimbangan keamanan, ketertiban umum, atau kepentingan nasional.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Madriva Rumadyo Gusmaritno, menjelaskan bahwa kedua kebijakan tersebut memiliki perbedaan mendasar meskipun sama-sama diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

“Pencegahan merupakan larangan bagi seseorang untuk keluar dari wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu, sedangkan penangkalan adalah larangan bagi orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan pertimbangan tertentu dari pemerintah,” ujarnya, Rabu (11/3).

Ketentuan mengenai pencegahan dan penangkalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menjadi dasar hukum pengawasan lalu lintas orang keluar dan masuk wilayah Indonesia.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya memastikan bahwa mobilitas orang lintas negara tetap berjalan secara tertib serta sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku.

 

Penulis: Dinda Putri Nuranisya

Editor: Guntur Widyanto

KARAWANG — Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang mengingatkan Warga Negara Indonesia (WNI) untuk segera melapor kepada pihak berwenang apabila mengalami kehilangan paspor saat berada di luar negeri. Laporan tersebut diperlukan sebagai langkah awal dalam proses penerbitan dokumen perjalanan pengganti melalui Perwakilan Republik Indonesia.

Kepala Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Pangdam Tria Laksono, mengatakan WNI yang kehilangan paspor di luar negeri dapat mengurus dokumen perjalanan pengganti melalui Perwakilan RI, seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di negara setempat.

“Apabila paspor hilang di luar negeri, WNI harus segera melapor kepada pihak kepolisian setempat dan Perwakilan RI terdekat. Setelah itu akan diproses penerbitan dokumen perjalanan pengganti agar yang bersangkutan dapat kembali ke Indonesia,” ujar Pangdam, Selasa (10/03).

Ia menjelaskan, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuat laporan kehilangan di kantor kepolisian setempat. Laporan tersebut akan menjadi salah satu dokumen pendukung dalam proses pengajuan dokumen perjalanan pengganti.

Setelah memperoleh laporan kepolisian, WNI dapat mendatangi Perwakilan RI di negara tersebut untuk melaporkan kehilangan paspor dan mengajukan permohonan dokumen perjalanan sementara. Pemohon juga diminta menyiapkan dokumen identitas pendukung seperti KTP, fotokopi paspor (apabila tersedia), tiket perjalanan, atau dokumen lain yang dapat membuktikan kewarganegaraan Indonesia.

Selanjutnya, petugas imigrasi pada Perwakilan RI akan melakukan pemeriksaan dan verifikasi data sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan keimigrasian. Apabila data telah dinyatakan lengkap dan sesuai, Perwakilan RI dapat menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) sebagai dokumen perjalanan sementara untuk kembali ke Indonesia.

Pangdam mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga dokumen perjalanan dengan baik selama berada di luar negeri guna menghindari kendala dalam perjalanan.

“Paspor merupakan dokumen resmi negara yang harus dijaga dengan baik. Apabila terjadi kehilangan, segera laporkan agar dapat segera ditangani sesuai prosedur,” katanya.

Ketentuan mengenai dokumen perjalanan serta perlindungan WNI tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta peraturan pelaksanaannya. Melalui prosedur tersebut, pemerintah memastikan WNI yang mengalami kehilangan paspor di luar negeri tetap dapat memperoleh pelayanan dan perlindungan yang diperlukan.

Imigrasi Karawang juga mengimbau masyarakat yang akan bepergian ke luar negeri untuk menyimpan salinan dokumen penting serta mencatat alamat Perwakilan RI di negara tujuan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi keadaan darurat.

 

Penulis: Herrisya Puja Meidina

Editor: Guntur Widyanto

KARAWANG – Banyak masyarakat masih menganggap pembuatan paspor baru dan penggantian paspor sebagai layanan yang sama. Padahal, kedua layanan keimigrasian tersebut memiliki prosedur dan kondisi pengajuan yang berbeda.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Madriva Rumadyo Gusmaritno, menjelaskan bahwa masyarakat perlu memahami perbedaan kedua layanan tersebut sebelum mengajukan permohonan.

“Jika seseorang belum pernah memiliki paspor, maka permohonan yang diajukan adalah pembuatan paspor baru. Namun apabila sudah memiliki paspor dan ingin memperpanjang masa aktifnya maka bisa memilih penggantian habis masa berlaku, ujarnya, Selasa (10/03).

Madriva menambahkan, memahami jenis layanan yang akan diajukan dapat membantu dalam proses pelayanan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk memastikan terlebih dahulu jenis permohonan yang akan diajukan, apakah pembuatan paspor baru atau penggantian paspor, agar prosesnya bisa berjalan lebih cepat dan tidak menimbulkan kendala saat pemeriksaan dokumen,” pungkasnya.

Di lain hal, Madriva mengingatkan bahwa sebelum mengajukan pembuatan paspor, masyarakat wajib melengkapi seluruh dokumen persyaratan yang diperlukan. Untuk permohonan paspor baru, dokumen yang perlu disiapkan yaitu KTP-elektronik, Kartu Keluarga, serta akta kelahiran/ijazah. Sedangkan untuk permohonan penggantian paspor karena habis masa berlaku, pemohon wajib membawa paspor lama beserta KTP-elektronik sebagai dokumen utama.

 

Penulis: Umi Widarasari

Editor: Guntur Widyanto

KARAWANG – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang mengimbau masyarakat untuk turut berperan dalam menjaga kekuatan paspor Republik Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan menjaga etika, sikap, serta mematuhi aturan hukum saat bepergian ke luar negeri.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Madriva Rumadyo Gusmaritno, mengatakan bahwa kekuatan paspor tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan diplomatik antarnegara, tetapi juga oleh perilaku warga negara saat berada di luar negeri.

“Perilaku warga negara saat berada di luar negeri menjadi salah satu faktor penilaian terhadap kekuatan paspor. Hal ini mencakup etika, sikap, serta ketaatan terhadap hukum keimigrasian di negara tujuan,” ujarnya, Kamis (5/3).

Menurutnya, tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar negeri dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan negara lain terhadap pemegang paspor Indonesia. Beberapa pelanggaran yang kerap terjadi antara lain overstay, penyalahgunaan visa, hingga pelanggaran hukum lainnya.

“Perilaku negatif tersebut dapat melemahkan kekuatan paspor karena menurunkan tingkat kepercayaan negara tujuan. Dampaknya, negara lain dapat memperketat aturan masuk bahkan menutup akses bagi WNI,” jelasnya.

Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk selalu menjaga paspor sebagai dokumen perjalanan yang penting. Apabila paspor hilang atau mengalami kerusakan saat berada di luar negeri, pemegang paspor diminta segera melapor kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut.

“Mari kita jaga paspor yang kita miliki, baik secara fisik dengan menyimpannya dengan baik, maupun secara reputasi di mata internasional,” pungkasnya.

 

Penulis: Ahnaf Arzaqu Zaki Jumadi

Editor: Guntur Widyanto

Bagi Sahabat Mido yang berencana melakukan perjalanan ke luar negeri, ada beberapa dokumen penting yang perlu dipahami terlebih dahulu. Tiga istilah yang sering muncul dalam proses perjalanan internasional adalah paspor, visa, dan izin tinggal. Meski sering disebut bersamaan, ketiganya memiliki fungsi yang berbeda.

Memahami perbedaan antara paspor, visa, dan izin tinggal dapat membantu Sahabat Mido mempersiapkan perjalanan dengan lebih baik serta menghindari kendala administratif saat berada di negara tujuan.

Paspor merupakan dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara kepada warganya sebagai identitas resmi saat melakukan perjalanan ke luar negeri. Di Indonesia, paspor diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kantor imigrasi di berbagai daerah.

Dokumen ini menjadi bukti identitas dan kewarganegaraan seseorang ketika berada di luar negeri. Karena itu, paspor menjadi syarat utama yang harus dimiliki sebelum seseorang dapat melakukan perjalanan internasional. Sebelum berangkat, penting untuk memastikan masa berlaku paspor masih mencukupi sesuai ketentuan negara tujuan.

Selain paspor, dokumen lain yang sering dibutuhkan adalah visa. Visa merupakan izin yang diberikan oleh negara tujuan kepada warga negara asing untuk masuk ke wilayahnya. Biasanya visa diterbitkan oleh kedutaan atau otoritas imigrasi negara yang akan dikunjungi dan tercantum pada paspor.

Kebijakan visa setiap negara berbeda-beda. Ada negara yang mewajibkan pengajuan visa sebelum keberangkatan, ada yang memberikan visa saat kedatangan, bahkan ada pula yang memberikan fasilitas bebas visa bagi warga negara tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Setelah seseorang memasuki suatu negara dengan visa yang dimiliki, terdapat dokumen lain yang berkaitan dengan keberadaan warga negara asing di negara tersebut, yaitu izin tinggal. Izin tinggal merupakan izin resmi dari otoritas imigrasi setempat yang memberikan hak kepada warga negara asing untuk tinggal dalam jangka waktu tertentu.

Jenis izin tinggal biasanya disesuaikan dengan tujuan kedatangan, seperti untuk bekerja, belajar, berkunjung, atau menetap dalam jangka waktu lebih lama. Di Indonesia sendiri dikenal beberapa jenis izin tinggal, seperti Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin Tinggal Tetap (ITAP).

Dengan memahami fungsi masing-masing dokumen ini, Sahabat Mido diharapkan dapat mempersiapkan perjalanan ke luar negeri dengan lebih matang. Pengetahuan dasar mengenai paspor, visa, dan izin tinggal juga dapat membantu menghindari kesalahan administrasi yang dapat menghambat perjalanan.

 

Penulis: Umi Widarasari

Editor: Guntur Widyanto