Sebelum Memasuki Indonesia, Pastikan Penjamin WNA Perhatikan Hal Ini Terlebih Dahulu

/in /by

KARAWANG — Keberadaan warga negara asing (WNA) di Indonesia tidak terlepas dari peran penjamin yang bertanggung jawab terhadap aktivitas dan kelengkapan dokumen keimigrasian WNA yang dijaminnya. Oleh karena itu, sebelum WNA memasuki wilayah Indonesia, terdapat sejumlah hal penting yang perlu diperhatikan oleh penjamin guna menghindari kendala administratif.

Salah satu hal utama yang harus dipastikan adalah dokumen perjalanan WNA, khususnya paspor, yang harus masih berlaku paling singkat enam bulan. Selain itu, WNA juga wajib memiliki visa yang masih berlaku, kecuali bagi negara yang mendapatkan fasilitas bebas visa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjamin juga perlu memastikan bahwa WNA yang dijaminnya tidak termasuk dalam daftar penangkalan. Selain itu, bagi WNA yang memperoleh fasilitas bebas visa, keberadaan tiket kembali atau tiket lanjutan ke negara lain menjadi salah satu persyaratan penting yang harus dipenuhi.

Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Kelas I Non TPI Karawang, Raheysha, menegaskan bahwa peran penjamin sangat krusial dalam memastikan kepatuhan WNA terhadap aturan yang berlaku.

“Penjamin memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa warga negara asing yang dijaminnya telah memenuhi seluruh persyaratan keimigrasian sebelum memasuki wilayah Indonesia, termasuk keabsahan dokumen perjalanan dan izin tinggalnya,” ujarnya, Rabu (25/03).

Selain itu, bagi WNA pemegang izin tinggal terbatas (ITAS) maupun izin tinggal tetap (ITAP), penjamin juga harus memastikan bahwa yang bersangkutan memiliki izin masuk kembali (re-entry permit) yang masih berlaku saat akan kembali ke Indonesia.

Dengan memastikan seluruh persyaratan tersebut telah terpenuhi, penjamin dapat membantu mencegah potensi permasalahan keimigrasian, termasuk penolakan masuk atau tindakan administratif lainnya. Kepatuhan terhadap ketentuan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tertib administrasi dan keamanan keimigrasian di Indonesia.

 

Penulis: Ken Shania Aurora

Editor: Guntur Widyanto

Sumber Gambar: ISTIMEWA

Kenali Prosedur Pembuatan Paspor untuk Haji dan Umrah

/in /by

KARAWANG – Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa jenis paspor yang digunakan untuk ibadah haji dan umrah berbeda dengan yang digunakan untuk keperluan wisata dan bekerja. Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Madriva Rumadyo Gusmaritno menyebutkan bahwa paspor yang digunakan untuk haji dan umrah masih termasuk ke dalam jenis paspor biasa.

Namun, terdapat sejumlah perbedaan prosedur dan persyaratan yang perlu dipahami oleh masyarakat jika ingin membuat paspor untuk keperluan haji dan umrah.

“Pemohon paspor untuk keperluan Haji dan Umrah perlu melampirkan surat pengantar dari agen perjalanan yang diikuti, dan tentunya juga melampirkan dokumen persyaratan paspor biasa seperti KTP, KK, akta lahir, ijazah, dan buku nikah,” jelasnya, Jumat (13/3).

Selain itu, Madriva menambahkan, bagi pemohon paspor haji dan umrah dengan nama yang terdiri dari satu kata, perlu melakukan penambahan nama pada paspor.

“Penambahan nama bisa dilakukan di kantor imigrasi pada saat membuat paspor. Petugas akan memberikan formulir, dan nantinya pada paspor akan tercantum nama ayah atau kakek sebagai penambahan nama,” ucapnya.

Imigrasi Karawang mengimbau masyarakat untuk menjaga keamanan paspor yang dipegang pada saat melakukan ibadah haji dan umrah. Pastikan paspor tersimpan dalam tempat yang aman dan tidak terjadi kerusakan, agar prosesi ibadah haji dan umrah dapat berjalan dengan lancar dan aman.

 

Penulis: Ahnaf Arzaqu Zaki Jumadi

Editor: Guntur Widyanto

Pengumuman Layanan Keimigrasian Selama Libur dan Cuti Bersama Nyepi dan Idul Fitri 1447H

/in /by

JAKARTA – Menyambut libur nasional serta cuti bersama dalam rangka Hari Raya Nyepi dan Idulfitri 1447 H, Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan penyesuaian jadwal operasional layanan di seluruh Indonesia. Kantor Imigrasi akan tutup sementara mulai 18 hingga 24 Maret 2026, dan akan kembali melayani masyarakat pada 25 Maret 2026.

Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, mengimbau masyarakat agar segera menyelesaikan pengurusan dokumen keimigrasian, baik paspor maupun izin tinggal, sebelum masa libur dimulai. Hal ini penting untuk menghindari penumpukan pemohon pasca-lebaran serta meminimalisir risiko administratif.

“Pastikan urusan keimigrasian Anda selesai sebelum 17 Maret 2026. Mengingat portal e-Visa juga akan ditutup untuk sementara, kami menyarankan masyarakat dan WNA untuk segera menyelesaikan pengurusan dokumen keimigrasian. Ini penting demi kenyamanan bersama dan menghindari risiko overstay selama masa cuti lebaran,” jelas Yuldi Yusman.

Meskipun layanan administratif di kantor imigrasi libur, Yuldi memastikan bahwa fungsi pengawasan dan pemeriksaan di gerbang internasional tetap berjalan normal. Area kedatangan dan keberangkatan di bandara serta pelabuhan internasional tetap beroperasi 24 jam. Layanan Visa on Arrival juga tetap dibuka untuk melayani wisatawan asing.

Yuldi juga mengimbau bagi masyarakat yang memiliki keperluan mendesak untuk menggunakan layanan Percepatan Paspor Sehari Jadi yang tersedia di seluruh kantor imigrasi. Selain itu, pemohon yang paspornya sudah selesai diproses diharapkan segera melakukan pengambilan selambat-lambatnya pada 17 Maret 2026.

Bagi warga yang telah memiliki jadwal pengurusan paspor namun masih berada di kampung halaman setelah lebaran, Ditjen Imigrasi memberikan kemudahan berupa penjadwalan ulang (reschedule) melalui aplikasi M-Paspor.

Untuk situasi darurat pembuatan paspor, seperti pengobatan medis di luar negeri yang tidak dapat ditunda, masyarakat dapat menghubungi hotline kantor imigrasi terdekat untuk mendapatkan pelayanan.

“Jangan lupa untuk selalu memantau informasi terbaru dan melalui situs resmi www.imigrasi.go.id serta media sosial imigrasi agar tetap terupdate selama masa libur panjang ini,” tutup Yuldi.

Imigrasi Karawang Tegaskan Pentingnya Pengawasan Orang Asing bagi Keamanan Negara

/in /by

KARAWANG — Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang menegaskan pentingnya pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di wilayah Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan serta kedaulatan negara.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Karawang, Madriva Rumadyo Gusmaritno, mengatakan pengawasan orang asing merupakan salah satu fungsi utama keimigrasian untuk memastikan setiap warga negara asing yang berada di Indonesia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pengawasan orang asing sangat penting untuk memastikan bahwa keberadaan dan kegiatan mereka di Indonesia sesuai dengan izin tinggal serta tidak menimbulkan potensi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Madriva, Kamis (12/3).

Ia menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara yang terbuka terhadap kunjungan warga negara asing untuk berbagai tujuan, seperti pariwisata, investasi, pendidikan, maupun kerja sama internasional, tetap perlu menerapkan sistem pengawasan yang efektif.

Menurutnya, pengawasan tersebut dilakukan sejak tahap masuknya orang asing ke wilayah Indonesia, selama mereka berada di dalam negeri, hingga saat mereka meninggalkan wilayah Indonesia.

Selain untuk menjaga keamanan, pengawasan juga bertujuan mencegah berbagai potensi pelanggaran keimigrasian, seperti penyalahgunaan izin tinggal, kegiatan yang tidak sesuai dengan jenis visa yang dimiliki, hingga aktivitas yang dapat merugikan kepentingan nasional.

Pengawasan keimigrasian tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai instansi terkait yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Sinergi antarinstansi sangat penting dalam pengawasan orang asing. Melalui koordinasi yang baik, potensi pelanggaran dapat dideteksi lebih dini sehingga langkah penegakan hukum dapat dilakukan secara tepat,” ujarnya.

Ketentuan mengenai pengawasan terhadap orang asing di wilayah Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menjadi dasar hukum pengawasan lalu lintas orang keluar dan masuk wilayah negara.

Imigrasi Karawang juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas orang asing yang mencurigakan di lingkungan sekitar.

Dengan pengawasan yang efektif serta dukungan masyarakat, diharapkan keberadaan warga negara asing di Indonesia dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan tanpa mengabaikan aspek keamanan dan ketertiban.

 

Penulis: Zaki Mulyono

Editor: Guntur Widyanto

Imigrasi Karawang Ingatkan Masyarakat Siapkan Dokumen Sebelum ke Luar Negeri

/in /by

KARAWANG — Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri untuk mempersiapkan dokumen perjalanan secara matang sebelum keberangkatan. Persiapan dokumen dinilai penting agar proses pemeriksaan imigrasi dapat berjalan lancar.

Salah satu dokumen utama yang harus diperhatikan adalah paspor. Masyarakat diminta memastikan paspor masih berlaku, dalam kondisi baik, serta memiliki halaman kosong yang cukup untuk penempatan cap keimigrasian maupun visa.

Selain paspor, sejumlah negara tujuan juga memiliki persyaratan tambahan bagi wisatawan yang akan masuk ke wilayahnya, seperti visa, tiket perjalanan, hingga dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Madriva Rumadyo Gusmaritno, mengingatkan masyarakat untuk memeriksa kelengkapan dokumen perjalanan sejak jauh hari sebelum keberangkatan.

“Sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri, masyarakat perlu memastikan paspor masih berlaku, tidak rusak, dan memiliki halaman kosong yang cukup. Persiapan dokumen sejak awal akan membantu menghindari kendala saat proses pemeriksaan imigrasi,” ujarnya, Kamis (12/3).

Ketentuan mengenai penggunaan paspor sebagai dokumen perjalanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur lalu lintas orang keluar dan masuk wilayah Indonesia.

Melalui imbauan ini, masyarakat diharapkan dapat lebih mempersiapkan perjalanan internasional secara baik sehingga proses keberangkatan dapat berlangsung aman, tertib, dan nyaman.

 

Penulis: Ken Shania Aurora

Editor: Guntur Widyanto

TIMPORA Karawang Gelar Operasi Gabungan, Awasi TKA Jelang Libur Panjang

/in /by

KARAWANG — Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Karawang menggelar operasi gabungan untuk memperketat pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) menjelang libur panjang Hari Raya Nyepi dan Idulfitri, Selasa (10/3).

Dalam operasi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang bersama 18 instansi yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) melakukan inspeksi mendadak ke salah satu perusahaan di wilayah Kabupaten Karawang.

Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Karawang, Wisnu Yudhoyono, mengatakan pemeriksaan difokuskan pada dokumen keimigrasian serta perizinan yang dimiliki oleh tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan tersebut.

“Dalam operasi ini kami menemukan lima orang tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruhnya telah memenuhi ketentuan keimigrasian dengan izin yang sah,” ujarnya.

Selain melakukan pemeriksaan dokumen, tim juga memberikan sosialisasi kepada pihak perusahaan mengenai kewajiban dan tanggung jawab sebagai penjamin tenaga kerja asing. Menurut Wisnu, pihak perusahaan menunjukkan sikap kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung.

“Kami terus mengimbau setiap perusahaan yang bertindak sebagai penjamin tenaga kerja asing untuk selalu memantau pekerjanya agar mematuhi aturan keimigrasian yang berlaku,” tambahnya.

Pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di Indonesia merupakan bagian dari fungsi pengawasan keimigrasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Melalui kegiatan operasi gabungan tersebut, TIMPORA Karawang menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Kabupaten Karawang guna memastikan seluruh aktivitas mereka berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Penulis: Ahnaf Arzaqu Zaki Jumadi

Editor: Guntur Widayanto

Tips Lolos Pemeriksaan Imigrasi di Bandara, Ini Imbauan Petugas

/in /by

KARAWANG — Bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri, pemeriksaan imigrasi di bandara merupakan tahapan penting sebelum keberangkatan. Pada proses ini, petugas imigrasi akan memeriksa dokumen perjalanan serta memastikan tujuan keberangkatan penumpang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Madriva Rumadyo Gusmaritno, mengingatkan masyarakat agar mempersiapkan dokumen perjalanan dengan baik sebelum tiba di bandara.

“Pastikan paspor masih berlaku dan dalam kondisi baik, serta siapkan dokumen pendukung seperti tiket perjalanan dan visa apabila diperlukan. Berikan keterangan yang jujur kepada petugas agar proses pemeriksaan berjalan lancar,” ujarnya, Kamis (12/3).

Selain dokumen perjalanan, penumpang juga diimbau memahami tujuan perjalanan yang akan dilakukan serta mengikuti seluruh prosedur pemeriksaan yang berlaku. Sikap kooperatif saat pemeriksaan dinilai dapat membantu mempercepat proses pelayanan di konter imigrasi.

Pemeriksaan oleh petugas imigrasi merupakan bagian dari upaya pengawasan lalu lintas orang keluar dan masuk wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dengan persiapan dokumen yang lengkap serta kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku, masyarakat diharapkan dapat melewati proses pemeriksaan imigrasi di bandara dengan lancar sehingga perjalanan ke luar negeri dapat berlangsung dengan aman dan nyaman.

 

Penulis: Evi Mutmainah

Editor: Guntur Widyanto

Pahami Perbedaannya, Ini Penjelasan Imigrasi tentang Pencegahan dan Penangkalan

/in /by

KARAWANG — Dalam sistem keimigrasian Indonesia terdapat dua istilah yang berkaitan dengan pembatasan pergerakan seseorang, yakni pencegahan dan penangkalan. Kedua kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan lalu lintas orang yang dilakukan pemerintah untuk menjaga keamanan serta ketertiban negara.

Pencegahan merupakan larangan sementara bagi seseorang untuk keluar dari wilayah Indonesia. Kebijakan ini umumnya dikenakan kepada warga negara Indonesia yang memiliki kepentingan hukum atau administrasi tertentu di dalam negeri.

Sementara itu, penangkalan adalah larangan bagi orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut diterapkan berdasarkan pertimbangan keamanan, ketertiban umum, atau kepentingan nasional.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Madriva Rumadyo Gusmaritno, menjelaskan bahwa kedua kebijakan tersebut memiliki perbedaan mendasar meskipun sama-sama diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

“Pencegahan merupakan larangan bagi seseorang untuk keluar dari wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu, sedangkan penangkalan adalah larangan bagi orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan pertimbangan tertentu dari pemerintah,” ujarnya, Rabu (11/3).

Ketentuan mengenai pencegahan dan penangkalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menjadi dasar hukum pengawasan lalu lintas orang keluar dan masuk wilayah Indonesia.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya memastikan bahwa mobilitas orang lintas negara tetap berjalan secara tertib serta sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku.

 

Penulis: Dinda Putri Nuranisya

Editor: Guntur Widyanto

Imigrasi Karawang Matangkan Data Dukung Pembangunan Zona Integritas

/in /by

KARAWANG — Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang menggelar rapat koordinasi guna mematangkan data dukung pembangunan Zona Integritas (ZI), Kamis (12/3). Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat struktural serta tim pembangunan Zona Integritas sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan dokumen dan kelengkapan administrasi yang diperlukan dalam proses penilaian.

Dalam rapat tersebut, seluruh unit kerja diminta melakukan pengecekan terhadap kelengkapan data dukung yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Setiap bagian juga diimbau memastikan dokumen yang disusun telah sesuai dengan indikator serta ketentuan penilaian pembangunan Zona Integritas.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Andro Eka Putra, menegaskan bahwa kesiapan data dukung menjadi aspek penting dalam proses pembangunan Zona Integritas di lingkungan instansi pemerintah.

“Pematangan data dukung menjadi langkah penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat terdokumentasi dengan baik serta sesuai dengan indikator penilaian Zona Integritas,” ujarnya.

Pembangunan Zona Integritas merupakan bagian dari program reformasi birokrasi yang bertujuan mewujudkan wilayah bebas dari korupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Program ini dijalankan di berbagai instansi pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Kantor Imigrasi Karawang berupaya memastikan seluruh proses pembangunan Zona Integritas berjalan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik, sekaligus memperkuat komitmen dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani bagi masyarakat.

 

Penulis: Evi Mutmainah

Editor: Guntur Widyanto

Imigrasi Karawang Jelaskan Alasan Paspor Harus Berlaku Minimal 6 Bulan

/in /by

KARAWANG — Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri untuk memastikan paspor memiliki sisa masa berlaku minimal enam bulan sebelum keberangkatan. Ketentuan ini menjadi salah satu syarat penting dalam proses pemeriksaan keimigrasian.

Paspor dengan masa berlaku kurang dari enam bulan berpotensi menyebabkan penumpang tidak diizinkan melanjutkan perjalanan, baik oleh petugas imigrasi maupun oleh pihak maskapai penerbangan. Hal tersebut disebabkan banyak negara tujuan yang menerapkan aturan masa berlaku paspor sebagai salah satu syarat masuk bagi wisatawan asing.

Kepala Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Pangdam Tria Laksono, menjelaskan bahwa ketentuan sisa masa berlaku paspor minimal enam bulan bertujuan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan selama seseorang berada di luar negeri.

“Banyak negara mensyaratkan paspor memiliki sisa masa berlaku minimal enam bulan sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi perpanjangan masa tinggal atau kondisi tertentu yang membuat pemegang paspor harus berada lebih lama di negara tersebut,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa ketentuan tersebut juga berkaitan dengan standar keamanan dokumen perjalanan serta kebijakan keimigrasian yang berlaku secara internasional. Oleh karena itu, masyarakat disarankan untuk memeriksa masa berlaku paspor sejak jauh hari sebelum merencanakan perjalanan.

“Pastikan masa berlaku paspor masih mencukupi sebelum melakukan perjalanan. Jika masa berlaku sudah mendekati habis, sebaiknya segera mengajukan permohonan penggantian paspor agar tidak mengalami kendala saat proses keberangkatan,” jelasnya.

Penggunaan paspor sebagai dokumen perjalanan internasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menjadi dasar pengawasan lalu lintas orang keluar dan masuk wilayah Indonesia.

Melalui pemahaman terhadap ketentuan tersebut, masyarakat diharapkan dapat mempersiapkan perjalanan ke luar negeri dengan lebih baik sehingga terhindar dari kendala administratif saat pemeriksaan keimigrasian.

 

Penulis: Citra Firza Azizah

Editor: Guntur Widyanto