KARAWANG – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang mengimbau masyarakat untuk turut berperan dalam menjaga kekuatan paspor Republik Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan menjaga etika, sikap, serta mematuhi aturan hukum saat bepergian ke luar negeri.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Madriva Rumadyo Gusmaritno, mengatakan bahwa kekuatan paspor tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan diplomatik antarnegara, tetapi juga oleh perilaku warga negara saat berada di luar negeri.

“Perilaku warga negara saat berada di luar negeri menjadi salah satu faktor penilaian terhadap kekuatan paspor. Hal ini mencakup etika, sikap, serta ketaatan terhadap hukum keimigrasian di negara tujuan,” ujarnya, Kamis (5/3).

Menurutnya, tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar negeri dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan negara lain terhadap pemegang paspor Indonesia. Beberapa pelanggaran yang kerap terjadi antara lain overstay, penyalahgunaan visa, hingga pelanggaran hukum lainnya.

“Perilaku negatif tersebut dapat melemahkan kekuatan paspor karena menurunkan tingkat kepercayaan negara tujuan. Dampaknya, negara lain dapat memperketat aturan masuk bahkan menutup akses bagi WNI,” jelasnya.

Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk selalu menjaga paspor sebagai dokumen perjalanan yang penting. Apabila paspor hilang atau mengalami kerusakan saat berada di luar negeri, pemegang paspor diminta segera melapor kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut.

“Mari kita jaga paspor yang kita miliki, baik secara fisik dengan menyimpannya dengan baik, maupun secara reputasi di mata internasional,” pungkasnya.

 

Penulis: Ahnaf Arzaqu Zaki Jumadi

Editor: Guntur Widyanto

Bagi Sahabat Mido yang berencana melakukan perjalanan ke luar negeri, ada beberapa dokumen penting yang perlu dipahami terlebih dahulu. Tiga istilah yang sering muncul dalam proses perjalanan internasional adalah paspor, visa, dan izin tinggal. Meski sering disebut bersamaan, ketiganya memiliki fungsi yang berbeda.

Memahami perbedaan antara paspor, visa, dan izin tinggal dapat membantu Sahabat Mido mempersiapkan perjalanan dengan lebih baik serta menghindari kendala administratif saat berada di negara tujuan.

Paspor merupakan dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara kepada warganya sebagai identitas resmi saat melakukan perjalanan ke luar negeri. Di Indonesia, paspor diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kantor imigrasi di berbagai daerah.

Dokumen ini menjadi bukti identitas dan kewarganegaraan seseorang ketika berada di luar negeri. Karena itu, paspor menjadi syarat utama yang harus dimiliki sebelum seseorang dapat melakukan perjalanan internasional. Sebelum berangkat, penting untuk memastikan masa berlaku paspor masih mencukupi sesuai ketentuan negara tujuan.

Selain paspor, dokumen lain yang sering dibutuhkan adalah visa. Visa merupakan izin yang diberikan oleh negara tujuan kepada warga negara asing untuk masuk ke wilayahnya. Biasanya visa diterbitkan oleh kedutaan atau otoritas imigrasi negara yang akan dikunjungi dan tercantum pada paspor.

Kebijakan visa setiap negara berbeda-beda. Ada negara yang mewajibkan pengajuan visa sebelum keberangkatan, ada yang memberikan visa saat kedatangan, bahkan ada pula yang memberikan fasilitas bebas visa bagi warga negara tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Setelah seseorang memasuki suatu negara dengan visa yang dimiliki, terdapat dokumen lain yang berkaitan dengan keberadaan warga negara asing di negara tersebut, yaitu izin tinggal. Izin tinggal merupakan izin resmi dari otoritas imigrasi setempat yang memberikan hak kepada warga negara asing untuk tinggal dalam jangka waktu tertentu.

Jenis izin tinggal biasanya disesuaikan dengan tujuan kedatangan, seperti untuk bekerja, belajar, berkunjung, atau menetap dalam jangka waktu lebih lama. Di Indonesia sendiri dikenal beberapa jenis izin tinggal, seperti Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin Tinggal Tetap (ITAP).

Dengan memahami fungsi masing-masing dokumen ini, Sahabat Mido diharapkan dapat mempersiapkan perjalanan ke luar negeri dengan lebih matang. Pengetahuan dasar mengenai paspor, visa, dan izin tinggal juga dapat membantu menghindari kesalahan administrasi yang dapat menghambat perjalanan.

 

Penulis: Umi Widarasari

Editor: Guntur Widyanto

Mengurus paspor kini tidak lagi harus datang langsung ke kantor imigrasi hanya untuk mengambil antrean. Melalui aplikasi M-Paspor, masyarakat dapat melakukan pendaftaran permohonan paspor secara online sehingga proses di kantor imigrasi menjadi lebih cepat dan tertata.

Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengatur jadwal kedatangan sekaligus mengunggah dokumen persyaratan sebelum datang ke kantor imigrasi. Dengan sistem ini, pemohon hanya perlu datang sesuai jadwal untuk menjalani proses verifikasi berkas, wawancara, foto, dan perekaman biometrik.

Agar tidak bingung saat menggunakannya, berikut tahapan penggunaan aplikasi M-Paspor yang perlu diketahui.

1. Unduh Aplikasi dan Registrasi Akun

Langkah pertama adalah mengunduh aplikasi M-Paspor melalui Google Play Store atau App Store. Setelah aplikasi terpasang, pemohon perlu membuat akun dengan mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, alamat email aktif, serta nomor telepon.
Setelah itu, sistem akan mengirimkan email verifikasi untuk mengaktifkan akun.

2. Ajukan Permohonan Paspor

Setelah akun aktif, pemohon dapat memilih menu pengajuan permohonan. Pada tahap ini, pemohon menentukan jenis layanan yang dibutuhkan, seperti pembuatan paspor baru atau penggantian paspor yang masa berlakunya telah habis.

3. Unggah Dokumen Persyaratan

Pemohon kemudian diminta mengunggah dokumen yang diperlukan, seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga, serta dokumen pendukung lain seperti akta kelahiran, buku nikah, atau ijazah.
Pastikan dokumen yang diunggah terlihat jelas dan dapat dibaca dengan baik agar proses verifikasi berjalan lancar.

4. Pilih Kantor Imigrasi dan Jadwal Kedatangan

Setelah dokumen diunggah, pemohon dapat memilih kantor imigrasi yang ingin didatangi serta menentukan jadwal kedatangan yang tersedia. Sistem kuota harian diberlakukan untuk menjaga kualitas pelayanan dan menghindari penumpukan pemohon pada hari yang sama.

5. Lakukan Pembayaran

Tahap terakhir adalah melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode billing. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai metode yang tersedia. Bukti pembayaran perlu disimpan karena akan diperiksa saat pemohon datang ke kantor imigrasi.

Setelah semua proses tersebut selesai, pemohon hanya perlu datang ke kantor imigrasi sesuai jadwal yang telah dipilih dengan membawa dokumen asli. Di sana, pemohon akan menjalani proses verifikasi berkas, wawancara, pengambilan foto, serta perekaman biometrik.

Melalui layanan digital seperti M-Paspor, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang terus berupaya menghadirkan pelayanan keimigrasian yang lebih mudah, profesional, dan berorientasi pada kenyamanan masyarakat.

 

Penulis: Winda Lestari

Editor: Guntur Widyanto

KARAWANG – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang mengimbau masyarakat untuk memahami persyaratan dan ketentuan sebelum mengajukan permohonan paspor bagi anak. Kelengkapan dokumen serta kehadiran orang tua menjadi faktor penting agar proses pengajuan paspor dapat berjalan lancar tanpa kendala.

Untuk permohonan paspor anak di bawah umur, khususnya usia di bawah lima tahun, terdapat sejumlah dokumen yang wajib disiapkan. Dokumen tersebut antara lain KTP elektronik kedua orang tua, Kartu Keluarga, akta kelahiran anak, serta buku nikah orang tua. Dalam kondisi tertentu, seperti orang tua yang telah bercerai, pemohon juga wajib melampirkan dokumen penetapan hak asuh.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Karawang, Madriva Rumadyo Gusmaritno, mengatakan bahwa kehadiran orang tua merupakan ketentuan penting dalam proses permohonan paspor anak.

“Selain dokumen, kehadiran orang tua juga menjadi syarat utama. Saat datang ke kantor imigrasi, anak wajib didampingi oleh kedua orang tua,” ujarnya, Rabu (4/3).

Ia menjelaskan, mekanisme pengajuan paspor anak juga berbeda berdasarkan usia. Untuk anak di bawah lima tahun, permohonan dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor imigrasi melalui layanan prioritas. Sementara itu, bagi anak usia lima tahun ke atas, pendaftaran harus dilakukan terlebih dahulu melalui aplikasi M-Paspor sebelum datang sesuai jadwal yang dipilih.

Madriva menambahkan, pemahaman terhadap persyaratan sejak awal akan membantu mempercepat proses permohonan paspor serta meminimalkan kendala saat pengajuan.

“Dengan memahami persyaratan sejak awal, proses permohonan paspor anak dapat berjalan lebih cepat, mudah, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

 

Penulis: Zaki Mulyono

Editor: Guntur Widyanto

KARAWANG – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang menyediakan layanan prioritas ramah Hak Asasi Manusia (HAM) bagi sejumlah kategori pemohon paspor. Melalui layanan ini, pemohon tertentu dapat langsung datang ke kantor imigrasi tanpa perlu mendaftar secara daring melalui aplikasi M-Paspor.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Karawang, Madriva Rumadyo Gusmaritno, mengatakan layanan tersebut diberikan untuk mempermudah kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus dalam mendapatkan pelayanan keimigrasian.

“Layanan prioritas ramah HAM ini diperuntukkan bagi empat kategori pemohon, yaitu lansia di atas 60 tahun, balita, ibu hamil dan menyusui, serta penyandang disabilitas. Pemohon yang termasuk dalam kategori tersebut dapat langsung mengambil antrean di kantor imigrasi,” ujar Madriva, Selasa (3/3).

Menurutnya, kebijakan ini merupakan bentuk komitmen imigrasi dalam memberikan pelayanan yang inklusif serta memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan akses layanan publik secara mudah dan nyaman.

Madriva menegaskan bahwa permohonan paspor yang diajukan melalui layanan ini tetap mengikuti waktu penyelesaian layanan reguler.

“Penerbitan paspor melalui layanan ramah HAM tetap mengikuti waktu penyelesaian layanan reguler, yaitu sekitar empat hari kerja,” jelasnya.

Namun, apabila pemohon membutuhkan paspor dalam waktu yang lebih cepat, mereka tetap dapat memanfaatkan layanan percepatan paspor dengan ketentuan yang berlaku.

“Jika pemohon layanan ramah HAM membutuhkan paspornya segera, pemohon dapat mengajukan layanan percepatan dengan biaya tambahan sebesar Rp1 juta di luar biaya penerbitan paspor,” pungkasnya.

 

Penulis: Ahnaf Arzaqu Zaki Jumadi

Editor: Guntur Widyanto