Tag Archive for: Desa Binaan Imigrasi

Imigrasi Karawang Resmikan Desa Citeko sebagai Desa Binaan Pertama di Purwakarta

/in /by

PURWAKARTA – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang menyelenggarakan Peresmian Desa Citeko sebagai Desa Binaan Imigrasi Karawang, di Aula Kantor Desa Citeko, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Kamis (25/9).

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin beserta jajaran, seluruh Camat dan perwakilan desa se-Kabupaten Purwakarta.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Andro Eka Putra menyebutkan, Desa Citeko merupakan wilayah pertama di Kabupaten Purwakarta yang menjadi Desa Binaan Imigrasi Karawang. Menurutnya, terdapat sejumlah aspek pertimbangan sehingga pada akhirnya diputuskan bahwa Desa Citeko sebagai lokus binaan.

“Pertama kami lihat dulu data persebaran jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI). Data dari instansi yang terkait menyebutkan bahwa Desa Citeko menjadi salah satu wilayah dengan jumlah PMI yang cukup banyak. Kemudian, kami jalin koordinasi dengan perangkat Kecamatan Plered dan Desa Citeko, semua menyambut dengan sangat baik. Akhirnya kami putuskan bahwa Desa Citeko menjadi percontohan pembentukan Desa Binaan Imigrasi se-Kabupaten Purwakarta,” sebutnya.

Lebih lanjut, Andro menjelaskan, sebelum diresmikan sebagai desa binaan, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang telah melakukan sejumlah tahapan kegiatan. Mulai dari mengedukasi perangkat desa tentang wawasan keimigrasian, hingga mengundang mereka untuk mengunjungi serta menyaksikan secara langsung proses pembuatan paspor di Kantor Imigrasi dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Disnaker Karawang.

“Kami lakukan edukasi dulu, kami beri pemahaman. Tujuannya supaya ke depan para perangkat desa ini bisa menjadi penyampai informasi yang baik, agar masyarakat tidak perlu lagi susah payah datang ke kantor imigrasi hanya untuk mencari tahu prosedur pengurusan paspor dan perjalanan ke luar negeri sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.

Andro menambahkan, pelaksanaan pembentukan Desa Citeko sebagai Desa Binaan Imigrasi Karawang dapat berjalan dengan lancar karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Terutama seluruh Perangkat Kecamatan Plered dan Desa Citeko.

“Alhamdulillah, sejak awal kami disambut dengan sangat baik. Kami sampaikan tujuan pembentukan ini untuk apa, dan mereka sangat mendukung, kami ucapkan banyak terima kasih,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin mengapresiasi atas upaya Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang dalam membentuk Desa Binaan Imigrasi di Desa Citeko. Dirinya berharap, agar ke depan dapat semakin banyak desa lainnya yang juga menjadi binaan dari Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang.

“Semoga keberhasilan Desa Citeko akan menginspirasi desa-desa lain di Purwakarta untuk mengikuti jejak yang sama, sehingga perlindungan masyarakat semakin luas dan kuat”, pungkas Abang.

Imigrasi Karawang dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Perkuat Sinergi untuk Peresmian Desa Binaan

/in /by

PURWAKARTA – Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Andro Eka Putra, melaksanakan audiensi dengan Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, di rumah dinas Bupati pada Jumat (19/9). Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan peresmian Program Desa Binaan Imigrasi yang berlokasi di Desa Citeko, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta.

Program Desa Binaan merupakan salah satu langkah strategis Kantor Imigrasi Karawang dalam memberikan pemahaman keimigrasian kepada masyarakat. Selain itu, program ini juga bertujuan meningkatkan kewaspadaan publik terhadap potensi praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang kerap memanfaatkan kerentanan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Andro menyampaikan bahwa seluruh persiapan teknis maupun administratif telah diselesaikan sehingga program siap untuk diresmikan secara langsung oleh Bupati Purwakarta.

“Kami mengapresiasi dukungan penuh Bupati Purwakarta terhadap pelaksanaan Program Desa Binaan Imigrasi. Melalui program ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai keimigrasian sekaligus terlindungi dari ancaman TPPO,” ujar Andro.

Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk mendukung langkah Kantor Imigrasi Karawang dalam meningkatkan literasi hukum serta perlindungan masyarakat.

Pertemuan ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi terjalinnya sinergi antara Kantor Imigrasi Karawang dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam mewujudkan pelayanan keimigrasian yang lebih dekat, responsif, dan berorientasi pada pencegahan tindak pidana keimigrasian.

Imigrasi Karawang Gelar Sosialisasi Keimigrasian di Desa Citeko

/in /by

PURWAKARTA – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang menggelar kegiatan sosialisasi dan edukasi keimigrasian di Aula Kantor Desa Citeko, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Kamis (11/9). Acara ini merupakan bagian dari program Desa Binaan Imigrasi yang bertujuan memberikan pemahaman masyarakat mengenai berbagai layanan dan regulasi di bidang keimigrasian.

Sebanyak 30 peserta yang berasal dari masyarakat Desa Citeko hadir dalam kegiatan tersebut. Kegiatan dibuka oleh sambutan dari Kepala Desa Citeko, Riyan Abdillah. Dalam sambutannya, Riyan mengapresiasi terhadap kegiatan sosialisasi yang digelar oleh Kantor Imigrasi Karawang. Menurutnya, kegiatan ini sangat penting untuk diikuti oleh masyarakat sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri.

“Tidak masalah jika kita ingin bekerja atau liburan ke luar negeri. Namun, harus dipastikan dulu bahwa telah melewati prosedur yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Karawang, Madriva Rumadyo Gusmaritno mengatakan bahwa saat ini tingkat kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) masih tinggi. Untuk itu, perlu adanya upaya yang konkret agar dapat mencegah Warga Negara Indonesia menjadi korban dari praktik kejahatan berskala internasional tersebut.

“Kami berharap dengan adanya program ini, masyarakat semakin memahami aturan keimigrasian dan lebih waspada terhadap bahaya TPPO,” ucapnya.

Pada kegiatan sosialisasi ini, materi terkait Desa Binaan Imigrasi disampaikan oleh Sekretaris Desa Citeko, Muhaimin Abdul Wase. Sebelum menyampaikan materi, Muhaimin telah mengikuti serangkaian pembekalan materi keimigrasian yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang.

Menariknya, dalam penyampaian materi tersebut, Muhaimin memilih untuk menggunakan Bahasa Sunda. Menurutnya, hal ini diharapkan bisa menjadi lebih efektif dan materi yang diberikan bisa dengan lebih mudah diterima oleh masyarakat.

“Karena sehari-harinya masyarakat berbicara dengan menggunakan Bahasa Sunda, maka kita lakukan pendekatan dengan cara yang berbeda. Semoga mereka lebih mengerti dan mematuhi setiap aturan yang disosialisasikan,” pungkasnya.

Desa Binaan Cegah Tindak Pidana Perdagangan Orang

/in /by

KARAWANG, Dalam upaya memperkuat literasi keimigrasian di tingkat akar rumput, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang akan memperluas cakupan Program Desa Binaan ke wilayah Kabupaten Purwakarta.

Langkah strategis ini disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Karawang, Andro Eka Putra, dalam keterangannya pada Kamis (26/6/2025).

Program Desa Binaan merupakan inisiatif edukatif dan preventif yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat desa terhadap isu-isu keimigrasian, khususnya dalam rangka mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Tindak Pidana Perdagangan Migran (TPPM), dan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non-prosedural.

“Target kami saat ini adalah membentuk Desa Binaan di Purwakarta. Kami sedang mengumpulkan data untuk memetakan desa mana yang paling banyak memberangkatkan PMI, karena biasanya itu menjadi titik jaringan keberangkatan,” ujar Andro.

Saat ini, Imigrasi Karawang telah membentuk lima Desa Binaan di wilayah Kabupaten Karawang, yaitu Desa Cilamaya, Rawagempol Kulon, Desa Rawagempol Wetan, Desa Cikarang, dan Desa Cikalong.

Program ini dikawal oleh Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA), yang secara aktif memberikan pendampingan dan penyuluhan di masing-masing desa.

“Kami memiliki perpanjangan tangan berupa PIMPASA di tiap desa. Mereka berperan menyampaikan informasi seputar keimigrasian seperti alur penerbitan paspor, aturan keluar-masuk wilayah Indonesia, hingga penyalahgunaan izin tinggal,” jelas Andro.

Pihak Imigrasi juga menjalin kerja sama erat dengan pemerintah desa setempat guna memperkuat jangkauan informasi kepada masyarakat.

“Kami menggunakan pendekatan visitasi dan kolaboratif. Jadi bukan hanya datang sekali, tapi membangun hubungan yang berkelanjutan dengan desa melalui edukasi yang intensif,” tambahnya.

Untuk wilayah Purwakarta, program ini akan dimulai secara bertahap dengan membentuk Desa Binaan di satu hingga dua desa lebih dahulu. Andro berharap desa-desa yang telah terbina sebelumnya bisa berperan sebagai mentor bagi desa lainnya.

“Kami berharap desa-desa binaan yang sudah berjalan dapat menjadi contoh dan sumber belajar bagi desa-desa baru, termasuk di Purwakarta,” ujarnya.

Andro menegaskan bahwa tujuan akhir dari program ini adalah menciptakan benteng sosial di pedesaan agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam praktik perdagangan orang, perekrutan ilegal PMI, maupun bentuk pelanggaran keimigrasian lainnya seperti overstay dan penyalahgunaan izin tinggal.

“Kami ingin masyarakat, terutama yang tinggal di desa, semakin melek hukum dan keimigrasian. Jangan sampai mereka menjadi korban eksploitasi karena ketidaktahuan,” tutup Andro.

Desa Binaan Imigrasi Jadi Inspirasi di Forum Internasional DGICM 2025

/in /by

Indonesia menegaskan perannya dalam memimpin upaya pencegahan penyelundupan manusia di kawasan ASEAN melalui partisipasi aktif pada The 28th ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM) dan pertemuan terkait yang berlangsung pada Selasa (12/8/2025) di Rizqun International Hotel, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, memimpin langsung delegasi Indonesia yang terdiri dari perwakilan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, dan KBRI Bandar Seri Begawan, bersama seluruh Kepala Imigrasi negara anggota ASEAN, Timor Leste, dan Sekretariat ASEAN. Dalam kesempatan tersebut, Indonesia memaparkan keberhasilan mengungkap rute penyelundupan manusia melalui kerja sama efektif antara aparat penegak hukum nasional dan internasional. Keberhasilan ini menjadi salah satu best practice yang diharapkan dapat direplikasi di negara-negara anggota lainnya.

Selain membahas penanganan penyelundupan manusia, forum ini juga menyoroti pentingnya peningkatan keamanan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi utama. Indonesia menawarkan model transformasi strategis melalui pemanfaatan teknologi canggih seperti autogate dan kecerdasan buatan (AI) untuk mempercepat pemeriksaan sekaligus memperkuat pengawasan. Usulan kerja sama yang diajukan mencakup Border Crossing Agreement, operasi maritim bersama, serta program pelatihan terpadu bagi petugas keimigrasian. Di forum intelijen keimigrasian, Indonesia memaparkan inisiatif Desa Binaan Imigrasi sebagai langkah preemtif untuk mengedukasi masyarakat sekaligus mencegah praktik penyelundupan manusia dan tindak pidana perdagangan orang. Langkah ini mendapat perhatian positif dari peserta forum karena memadukan pendekatan teknologi dengan pemberdayaan masyarakat. Pertemuan hari pertama DGICM 2025 menggarisbawahi komitmen bersama seluruh negara anggota ASEAN dan Timor Leste untuk memperkuat kerja sama lintas batas, memerangi penyelundupan manusia, dan meningkatkan keamanan kawasan. “DGICM merupakan forum strategis untuk membangun sinergi antarnegara dalam menjaga keamanan perbatasan, mencegah kejahatan lintas negara, serta meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian,” ujar Yuldi Yusman.

Menutup pernyataannya, Yuldi menegaskan, “Indonesia mendorong kerja sama yang lebih erat di kawasan, baik melalui pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, maupun pemanfaatan teknologi mutakhir. Kami percaya, dengan kolaborasi yang solid, kawasan ASEAN dapat menjadi lebih aman dan tangguh dalam menghadapi tantangan keimigrasian.”