TANGERANG — Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan meresmikan kebijakan Global Citizen of Indonesia (GCI) pada Senin (26/01/2026). Peresmian tersebut bertepatan dengan Hari Bakti Imigrasi (HBI) ke-76 (hari jadi Imigrasi) yang digelar di Kampus Politeknik Pengayoman, Kota Tangerang.

Global Citizen of Indonesia (GCI) merupakan kebijakan yang memberikan izin tinggal tetap tanpa batas waktu kepada warga negara asing yang memiliki ikatan darah, kekerabatan, hubungan historis, atau keterikatan kuat dengan Indonesia, tanpa mengubah status kewarganegaraan asal yang bersangkutan. Subjek kebijakan ini antara lain eks WNI, keturunan eks WNI hingga derajat kedua, pasangan sah WNI, serta anak hasil perkawinan campuran, termasuk juga anggota keluarga dari pemegang izin tinggal GCI melalui skema penyatuan keluarga.

“Kebijakan ini menjadi solusi atas isu kewarganegaraan ganda, dengan tetap menjunjung prinsip kedaulatan hukum kewarganegaraan Indonesia. GCI juga membuka ruang partisipasi diaspora dan individu dengan kedekatan khusus dengan Indonesia untuk berkontribusi dalam berbagai sektor pembangunan,” jelas Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman.

Salah seorang diaspora Indonesia, Adam Welly Tedja mengatakan bahwa dirinya sudah meninggalkan Indonesia selama 43 tahun. Menurutnya, ini adalah kesempatannya untuk mengunjungi semua provinsi di Indonesia yang sangat kaya dalam kebudayaan.

“Saya melihat bahwa di Indonesia ada yang saya sebut sebagai sleeping giants, talenta-talenta yang belum bangun. Saya harap ada kesempatan untuk membagikan pengalaman saya pribadi dan membangkitkan mereka. Saya berterima kasih banyak kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, dengan inisiatifnya untuk menghubungkan diaspora Indonesia di mana-mana untuk kembali ke Indonesia. Saya rasa ini inisiatif yang terbaik,” ujarnya.

Sementara itu, pemegang GCI lainnya, Karna Gendo juga menyatakan apresiasinya. Ia mengatakan, pengalaman layanan secara keseluruhan lancar dan komunikasi sangat profesional.

“Saat ini, fokus saya adalah keluarga. Kontribusi apapun di masa depan akan berada dalam batas-batas hukum dan profesional, seperti berbagi pengetahuan. Terima kasih untuk program GCI ini, saya sangat bersyukur dapat berpartisipasi dan merasa sangat terhormat diterima,” ujarnya.

Permohonan GCI diajukan secara daring melalui sistem visa elektronik (evisa.imigrasi.go.id). E-visa GCI (indeks E31A, E31B, E31C, E32E, E32F, E32G, E32H) terintegrasi dengan sistem perlintasan, baik autogate maupun konter pemeriksaan imigrasi manual. Pemohon yang ingin menggunakan fasilitas autogate diwajibkan mengisi deklarasi kedatangan All Indonesia sebelum tiba di RI. Dalam kurun waktu 24 jam setelah memasuki Indonesia, pemegang e-visa GCI akan langsung menerima Izin Tinggal Tetap (ITAP) tak terbatas, tanpa perlu pergi ke kantor imigrasi.

Bagi eks WNI dan keturunan eks WNI, terdapat persyaratan khusus berupa bukti penghasilan minimum sekitar USD 1.500 per bulan atau USD 15.000 per tahun, serta jaminan keimigrasian dalam bentuk komitmen investasi (seperti obligasi, saham, reksa dana, atau deposito) dengan nilai tertentu sesuai kategori, atau kepemilikan properti bernilai tinggi. Jaminan keimigrasian tersebut bersifat refundable atau dapat ditarik kembali, apabila pemegang GCI memutuskan mengakhiri masa tinggalnya atau melakukan alih status izin tinggal.

Namun demikian, kewajiban jaminan keimigrasian tersebut tidak berlaku bagi pemohon GCI dengan klasifikasi penyatuan keluarga. Dalam skema ini, pasangan sah WNI, anak hasil perkawinan campuran, serta pasangan pemegang GCI dapat mengajukan GCI tanpa dikenakan kewajiban berupa jaminan keimigrasian. Kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan Negara dalam menjaga keutuhan keluarga serta memberikan kemudahan bagi keluarga yang memiliki keterikatan sah dengan Indonesia.

Sementara itu, bagi pemohon dengan keahlian khusus diperlukan surat undangan atau keterangan urgensi dari pemerintah pusat sebagai penjamin. Melalui skema ini, pemohon yang memenuhi kriteria dapat tinggal di Indonesia dalam jangka panjang dengan proses layanan yang terintegrasi dan berbasis digital, sekaligus tetap mempertahankan kewarganegaraan asalnya.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto menegaskan bahwa arah kebijakan imigrasi pada tahun 2026 selaras dengan agenda besar pemerintah.

“Memasuki tahun 2026, Imigrasi mengintegrasikan seluruh program aksinya dengan kebijakan Pemerintah. Transformasi layanan dan pemanfaatan teknologi menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang modern dan berdampak langsung bagi masyarakat. Demikian pula dengan GCI, kami bangun dengan memberikan kemudahan melalui ekosistem digital yang terhubung. Kebijakan ini nantinya diharapkan dapat mendorong kontribusi nyata diaspora bagi pembangunan nasional, ” ujar Agus Andrianto.

Selain GCI, pemerintah juga meresmikan 18 kantor imigrasi baru di berbagai provinsi, sebagai upaya memperluas jangkauan layanan paspor, izin tinggal, serta fungsi pengawasan keimigrasian. Penambahan unit kerja ini diharapkan mampu mendekatkan akses layanan kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kehadiran negara hingga ke wilayah yang sebelumnya memiliki keterbatasan fasilitas keimigrasian.

Yuldi Yusman menjelaskan bahwa peresmian Global Citizen of Indonesia dan pembentukan 18 kantor imigrasi baru merupakan wujud nyata penguatan layanan berbasis digital sekaligus perluasan jangkauan layanan keimigrasian.

Yuldi menegaskan bahwa penguatan struktur organisasi dan inovasi kebijakan akan terus dilakukan secara berkelanjutan. “Kami ingin memastikan bahwa layanan imigrasi tidak hanya hadir, tetapi juga relevan, cepat, dan mampu menjawab tantangan kejahatan lintas negara. Ke depan, Imigrasi akan terus memperkuat kolaborasi, teknologi, dan kapasitas sumber daya manusia agar perlindungan negara terhadap masyarakat semakin optimal,” pungkasnya.

KARAWANG — Layanan Paspor Simpatik yang diselenggarakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang mendapat apresiasi positif dari masyarakat. Kehadiran layanan ini dinilai memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus paspor.

Sejumlah pemohon mengaku terbantu dengan pelaksanaan layanan yang cepat. Masyarakat menilai pelayanan yang diberikan berjalan lancar, dengan alur yang jelas serta petugas yang responsif dalam memberikan informasi.

Salah satu pemohon, Suci Oktavia, menyampaikan bahwa layanan ini sangat membantu dirinya.

“Saya merasa terbantu karena bisa mengurus pembuatan paspor tanpa harus izin ke perusahaan dan bertepatan di hari weekend,” ujarnya (24/01).

Hal serupa juga disampaikan oleh pemohon lainnya, Ovie, yang mengapresiasi kemudahan waktu layanan.

“Dengan adanya layanan ini, saya bisa menyesuaikan waktu tanpa mengganggu aktivitas kerja. Prosesnya juga cepat dan jelas,” ujarnya.

Sebagai informasi, Layanan Paspor Simpatik ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-76 dan dilaksanakan dalam tiga pekan pada Sabtu 10, 17, dan 24 Januari 2026. Kuota layanan yang dibuka sebanyak 152 permohonan, terdiri dari 76 +76 kuota pemohon.

Melalui pelaksanaan Layanan Paspor Simpatik ini, Imigrasi Karawang berharap dapat terus memberikan pelayanan yang mudah diakses, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakar terhadap layanan keimigrasian.

Penulis: Umi Widarasari
Editor : Guntur Widyanto

KARAWANG — Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang menargetkan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari penerbitan Paspor RI sebesar Rp45 miliar. Jumlah tersebut mengalami lonjakan lebih dari 100 persen jika dibandingkan target di tahun sebelumnya yaitu senilai Rp21,5 miliar.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Madriva Rumadyo Gusmaritno mengatakan, salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai target tersebut yaitu dengan menyelenggarakan Layanan Eazy Passport. Program ini merupakan inovasi pelayanan paspor dengan menggunakan mobile layanan paspor keliling, di mana petugas imigrasi datang langsung ke instansi, perusahaan, sekolah, maupun komunitas untuk melayani permohonan paspor secara kolektif.

“Layanan Eazy Passport hadir sebagai inovasi agar sekelompok masyarakat dapat mengurus paspornya tidak perlu datang ke kantor imigrasi. Program ini dinilai efektif menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dan jarak untuk datang langsung ke kantor imigrasi,” ujarnya, Kamis (22/01).

Madriva menambahkan, selain memberikan kemudahan akses layanan, Layanan Eazy Passport juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen perjalanan resmi.

“Melalui Eazy Passport, kami ingin memastikan pelayanan semakin dekat dengan masyarakat, sekaligus berkontribusi nyata terhadap peningkatan PNBP,” ujarnya.

Sejak pertama kali dihadirkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang telah melaksanakan sejumlah kegiatan Eazy Passport di berbagai instansi pemerintah, perusahaan swasta, serta lembaga pendidikan. Antusiasme masyarakat terhadap layanan ini terus meningkat seiring kemudahan proses dan efisiensi waktu yang ditawarkan.

Selain menggelar Layanan Eazy Passport, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang juga terus melakukan penguatan kualitas pelayanan, menghadirkan inovasi berbasis digital, serta peningkatan profesionalisme petugas untuk mendukung pencapaian target PNBP secara berkelanjutan.

“Dengan berbagai strategi tersebut, kami optimistis target kenaikan PNBP sebesar Rp45 miliar dapat tercapai, sekaligus mewujudkan pelayanan keimigrasian yang semakin prima, cepat, dan terpercaya bagi masyarakat Karawang dan sekitarnya,” pungkasnya.

 

Penulis: Evi Mutmainah & Ken Shania Aurora

Editor: Guntur Widyanto