KARAWANG – Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) setiap tanggal 9 Desember bukan sekadar momentum seremonial belaka. Melansir dari CNN Indonesia peringatan ini dimulai saat Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyadari dampak kerugian korupsi, sehingga dipandang perlu merumuskan instrumen hukum internasional terkait pemberantasan anti korupsi di tingkat global agar lebih efektif yang kemudian melahirkan Konvensi PBB Melawan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC). Melalui Resolusi 58/4 pada 31 Oktober 2003, Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan menegaskan bahaya korupsi bagi stabilitas dan keamanan masyarakat.

Puncak dari komitmen tersebut terjadi dalam konferensi diplomatik di Merida, Meksiko, pada 9-11 Desember 2003. Di sanalah 188 negara peserta sepakat untuk menandatangani konvensi yang menjadi landasan hukum internasional dalam mencegah dan memerangi korupsi. Sejak saat itu, tanggal 9 Desember ditetapkan sebagai pengingat tahunan bagi seluruh bangsa untuk terus waspada dan memperbaiki sistem tata kelolanya agar bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Semangat perbaikan yang lahir di Merida puluhan tahun silam diterjemahkan secara konkret oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang. Strategi pencegahan korupsi tidak hanya berhenti pada penindakan, melainkan fokus pada pembangunan sistem pelayanan yang menutup celah penyimpangan.

Komitmen ini dibuktikan dengan keseriusan Imigrasi Karawang dalam membangun Zona Integritas hingga berhasil meraih dan mempertahankan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dengan predikat WBK dan WBBM, Imigrasi Karawang menjamin bahwa seluruh alur layanan mulai dari kedatangan pemohon hingga terbitnya paspor berjalan sesuai prosedur yang jelas, tanpa ada biaya diluar aturan yang berlaku. Masyarakat tidak lagi perlu merasa khawatir akan dipersulit, karena sistem telah dirancang untuk memudahkan.

Keberhasilan strategi pencegahan korupsi di Imigrasi Karawang ini terlihat jelas dari respons masyarakat yang menjadi pengguna layanan. Publik menilai bahwa kebersihan birokrasi di kantor ini bukan sekadar klaim sepihak. Hal ini dibuktikan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menyentuh angka 98,17% dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) di angka 98,31% Pada Periode Bulan November 2025.

Hal ini merepresentasikan tingkat kepercayaan publik yang sangat tinggi. Nilai tersebut menjadi indikator valid bahwa masyarakat merasa puas dan yang terpenting, merasa aman dari praktik korupsi saat mengurus dokumen keimigrasian.

Penulis: Muhammad Rizky Febriansyah

KARAWANG – Warga Negara Asing (WNA) yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang wajib memiliki dokumen paspor dan visa yang sah dan masih berlaku. Ketidakberlakuan salah satu dokumen dinilai sebagai pelanggaran hukum dan dapat berujung pada tindakan administratif keimigrasian.

Sebagian besar WNA di wilayah Karawang diketahui berada di Indonesia untuk kepentingan kerja dan berada di bawah tanggung jawab penjamin atau sponsor. Penjamin memiliki peran penting dalam memastikan dokumen keimigrasian WNA tetap berlaku.

Penegasan mengenai tanggung jawab penjamin juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menyebutkan bahwa penjamin bertanggung jawab atas keberadaan, kegiatan, dan kepulangan WNA yang dijaminnya. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 turut memperjelas kewajiban penjamin untuk memastikan WNA mematuhi ketentuan izin tinggal dan tidak melanggar aturan administratif apa pun.

Apabila terjadi pelanggaran yang berujung pada deportasi, penjamin wajib menanggung seluruh biaya pemulangan. Selain itu, WNA yang dideportasi dapat dikenakan tindakan pencegahan masuk kembali (cekal) dalam jangka waktu tertentu sehingga tidak dapat kembali ke Indonesia hingga masa cekal berakhir.

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang mengimbau masyarakat dan pihak perusahaan agar aktif memastikan keberadaan WNA di lingkungan kerja dan tempat tinggal telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum.

Sumber Gambar: ISTIMEWA

Penulis: Ken Shania Aurora

KARAWANG – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang mengimbau kepada masyarakat agar menjaga paspor dengan baik. Hal ini disebabkan paspor merupakan dokumen milik negara yang menyimpan data sensitif pemegangnya, sehingga perlu dijaga agar tidak terjadi kehilangan atau kerusakan.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Madriva Rumadyo Gusmaritno, menyampaikan bahwa paspor yang hilang atau rusak akibat kelalaian pemegang perlu dilaporkan ke kantor imigrasi melalui prosedur Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Paspor yang hilang atau rusak perlu dilaporkan agar bisa segera dinonaktifkan oleh petugas dan tidak terjadi penyalahgunaan paspor,” jelas Madriva, Senin (8/12).

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk paspor yang rusak akan dikenakan denda sebesar Rp500.000 dan paspor hilang dikenakan denda sebesar Rp1.000.000.

Namun, Madriva menambahkan, jika kerusakan atau kehilangan paspor disebabkan keadaan kahar seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, huru-hara, atau bencana lain, maka pengurusan BAP paspor hilang/rusak akan dibebaskan dari biaya beban.

“Paspor yang hilang atau rusak karena keadaan kahar tetap perlu mengikuti prosedur BAP namun tidak dikenakan denda,” pungkasnya.

KARAWANG –  Kecemasan seringkali menjadi teman perjalanan seseorang ketika harus berurusan dengan birokrasi. Bayangan tentang prosedur yang rumit, antrian yang tak berujung, hingga kekhawatiran salah membawa berkas, kerap menghantui benak masyarakat sebelum melangkahkan kaki ke kantor pemerintahan. Namun, stigma lawas birokrasi yang kaku tersebut tampaknya mulai terkikis, tergantikan oleh suasana hangat yang kini ditawarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang.

Perubahan ini paling terasa saat pemohon pertama kali memasuki area pelayanan. Tidak ada lagi kebingungan mencari arah, karena sosok-sosok berseragam rapi dengan selendang bertuliskan “Duta Layanan” siap menyambut di garda terdepan. Mereka bukan sekadar pemanis ruangan, melainkan navigator yang memastikan setiap warga mendapatkan hak layanannya dengan mudah.

Sambutan Hangat Sejak Pintu Terbuka

Peran Duta Layanan ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu pemohon dengan nama akun Grisse Warenhuis membagikan pengalamannya di Google Review. Ia menyoroti sebuah standar pelayanan yang menurutnya patut ditiru dan diapresiasi.
Saat pintu dibuka, pemohon langsung disambut oleh staf yang sangat informatif. Petugas ini menjelaskan seluruh proses dengan sangat gamblang sehingga pemohon tidak merasa bingung, sebuah pengalaman yang kontras jika dibandingkan dengan ketidakpastian yang mungkin ditemui di tempat lain. Kehadiran petugas yang proaktif di lobi depan ini menjadi kunci kenyamanan, membuat masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan baik sebelum melangkah ke tahap selanjutnya.

Konsistensi Keramahan yang merata

Yang menarik dari transformasi layanan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang adalah konsistensinya. Keramahan tidak hanya milik Duta Layanan di pintu depan, tetapi merata hingga ke meja wawancara. Hal ini diungkapkan secara rinci oleh Ikhsan Nur Rosid, seorang Masyarakat yang memberikan bintang lima atas pengalamannya mengurus penggantian paspor.
Ikhsan mencatat bahwa keramahan staf sangat terasa di setiap titik sentuh layanan, mulai dari petugas CS di lobi depan, petugas pemeriksa dokumen di konter CS1, hingga petugas wanita yang melayani wawancara dan pengambilan foto di konter 6. Sinergi pelayanan yang baik ini berdampak pada efisiensi waktu, di mana Ikhsan mengaku seluruh proses yang ia jalani berlangsung kurang dari satu jam dengan kondisi antrian yang sangat kondusif.

Kehadiran Duta Layanan menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dan negara. Bagi kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas, Duta Layanan adalah pendamping yang siap memberikan prioritas agar mereka tidak perlu berlama-lama mengantre.

Pada akhirnya, apa yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang melalui Duta Layanan adalah upaya memanusiakan pelayanan publik. Mereka membuktikan bahwa kedisiplinan administratif bisa berjalan beriringan dengan keramahan dan empati. Bagi warga Karawang yang hendak mengurus paspor, tidak perlu lagi merasa ragu atau sungkan untuk bertanya. Para Duta Layanan telah siap menunggu Anda, bukan hanya untuk memeriksa berkas, tetapi untuk memastikan Anda pulang dengan senyum kepuasan.

Penulis: Muhammad Rizky Febriansyah

KARAWANG – Salah satu hal yang sering dikeluhkan oleh pengguna layanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang yaitu lamanya waktu tunggu dari satu panggilan ke panggilan pemohon yang lainnya. Padahal, sebelum datang ke kantor imigrasi, setiap pemohon telah terlebih dahulu melakukan pendaftaran antrean online melalui Aplikasi M-Paspor.

Ternyata, terdapat beberapa faktor penyebab lamanya waktu tunggu yang dialami oleh pemohon paspor. Pertama, adanya pemohon yang tidak membawa dokumen persyaratan yang lengkap. Hal ini berdampak terhadap bertambahnya durasi wawancara.

Kedua, beberapa pemohon memiliki data yang berbeda pada dokumen persyaratan yang dilampirkan. Sebagai contoh, terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir pada KTP-elektronik, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahirannya. Sehingga, petugas perlu melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap kebenaran data yang dimiliki oleh pemohon.

Untuk itu, bagi Sahabat Mido yang ingin melakukan pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, pastikan telah melengkapi seluruh berkas persyaratan yang diperlukan. Selain itu, seluruh dokumen juga harus mencantumkan data yang sama.

Namun, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang tetap menerapkan prinsip pelayanan bertahap sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan gar proses wawancara berjalan dengan efektif dan cepat.

Penulis: Umi Widarasari