Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor Imigrasi Kelas II Karawang adalah unit pelaksana teknis di bidang Keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Kantor Imigrasi kelas II Karawang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat di bidang Keimigrasian, Kantor Imigrasi kelas II Karawang mempunyai tugas :

  1. Melaksanakan tugas Tata Usaha dan Rumah Tangga di Kantor Imigrasi, dengan fungsi sebagai berikut :
    • Melakukan urusan kepegawaian;
    • Melakukan urusan keuangan;
    • Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
  2. Melaksanakan tugas di bidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian (INFOKIM), dengan fungsi sebagai berikut :
    • Melakukan pengumpulan, penelaahan, analisis data, evaluasi, penyajian dan penyebaran Informasi Keimigrasian;
    • Melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumen keimigrasian dan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi.
  3. Melaksanakan tugas Lalu Lintas dan Status Keimigrasian (LALINTUSKIM), dengan fungsi sebagai berikut :
    • Melakukan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat dan izin kembali;
    • Melakukan penentuan status keimigrasian bagi orang asing yang berada di Indonesia;
    • Melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang mengenai status kewarganegaraan.
  4. Melaksanakan tugas Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (WASDAKIM), dengan fungsi sebagai berikut :
    • Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing;
    • Melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM R.I
NOMOR M.HH-05.OT.01.01 TAHUN 2010
TANGGAL 30 DESEMBER 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL 30 DESEMBER 2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

BAB VII
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 528

  1. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  2. Direktorat Jenderal Imigrasi dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

Pasal 529
Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi.

Pasal 530
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529, Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsi :

  1. perumusan kebijakan di bidang imigrasi;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang imigrasi;
  3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang imigrasi;
  4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang imigrasi; dan
  5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi.

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.14.PR.07.04 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.03.PR.07.04 TAHUN 1991
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR IMIGRASI
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

BAB I
Kedudukan Tugas, Fungsi, Klasifikasi dan Eselonisasi Khusus

Pasal 4A
Eselonisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus adalah sebagai berikut :

  1. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus adalah Jabatan Eselon II b.
  2. Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus adalah Jabatan Eselon III b.
  3. Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus adalah Jabatan Eselon IV b.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI KANTOR IMIGRASI KELAS I TERMASUK KANTOR IMIGRASI I KHUSUS

Pasal 25 a
KANIM Kelas I Khusus terdiri dari :

  1. Bagian Tata Usaha;
  2. Bagian Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian;
  3. Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian;
  4. Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
  5. Bidang Pendaratan dan Izin Masuk.

Pasal 25 b
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga KANIM

Pasal 25 c
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 4 b, Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

  1. Melakukan urusan kepegawaian;
  2. Melakukan urusan keuangan;
  3. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 25 d
Bagian Tata Usaha terdiri dari :

  1. Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan;

Pasal 25 e

  1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan KANIM sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan Peraturan perundang – undangan yang berlaku.
  2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan KANIM berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 25 f
Bidang Informasi dan Surat Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi serta pengelolaan sarana komunikasi keimigrasian di lingkungan KANIM yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 25 g
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 f, Bidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian mempunyai fungsi :

  1. Melakukan pengumpulan, penelaahan, analisis data, evaluasi, penyajian informasi dan penyebaran untuk penyelidikan keimigrasian;
  2. Melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumentasi keimigrasian dan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi.

Pasal 25 h
Bidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian terdiri dari :

  1. Seksi Informasi Keimigrasian;
  2. Seksi Sarana Komunikasi Keimigrasian.

Pasal 25 i

  1. Seksi Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi mengenai warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka kerja sama tukar menukar informasi untuk pengamanan teknis operasional keimigrasian;
  2. Seksi Sarana Komunikasi Keimigrasian mempanyai tugas melakukan pemeliharaan dan pengamanan dokumentasi keimigrasian serta melakukan penggunaan pemeliharaan sarana komunikasi.

Pasal 25 j
Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan kegiatan keimigrasian di lingkungan KANIM yang bersangkutan berdasarkan di bidang lalu lintas dan status peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 25 k
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 j, Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian mempunyai fungsi :

  1. Melakukan pemberian dokumen perjalanan , izin berangkat dan izin kembali;
  2. Melakukan penentuan status keimigrasian bagi orang asing yang berada di Indonesia;
  3. Melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti – bukti kewarganegaraan seseorang mengenai status kewarganegaraan.

Pasal 25 l
Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian terdiri dari :

  1. Seksi Keimigrasian
  2. Seksi Status Keimigrasian

Pasal 25 m

  1. Seksi Perizinan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan urusan perizinan pemberian Surat Perjalanan RI, izin masuk/keluar berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  2. Seksi Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan urusan penyaringan, penelitian, penyelesaian permohonan izin tinggal, alih status izin keimigrasian dan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang dan memberikan surat keterangan keimigrasian dalam rangka kelengkapan permohonan pewarganegaraan.

Pasal 25 n
Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing di lingkungan KANIM yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25 o
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 n, Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian mempunyai sifat :

  1. Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing;
  2. Melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian.

Pasal 25 p
Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terdiri dari ;

  1. Seksi Pengawasan dan Keimigrasian;
  2. Seksi Penindakan Keimigrasian.

Pasal 25 q

  1. Seksi Pengawasan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing.
  2. Seksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyidikan dan penindakan, pencegahan dan penangkalan, penampungan sementara dan perawatan orang asing yang belum dapat dipulangkan, pemulangan dan pengusiran terhadap pelanggaran keimigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25 r
Bidang Pendaratan dan Izin Masuk mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan keimigrasian terhadap setiap orang yang keluar atau masuk wilayah Indonesia melalui tempat Pemeriksaan Imigrasi di lingkungan KANIM yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25 s
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 r, Bidang Pendaratan dan Izin Masuk mempunyai fungsi :

  1. Melakukan penelitian terhadap penggunaan dokumen perjalanan oleh setiap orang yang masuk/keluar wilayah Indonesia.
  2. Melakukan pemberian tanda bertolak dan atau izin masuk bagi setiap orang yang akan meninggalkan atau masuk wilayah Indonesia.
  3. Melakukan penolakan pemberian tanda bertolak dan atau izin masuk bagi setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 25 t
Bidang Pendaratan atau Izin Masuk terdiri dari :

  1. Seksi Unit A;
  2. Seksi Unit B;
  3. Seksi Unit C;
  • Seksi Unit A mempunyai tugas melakukan penelitian terhadap penggunaan dokumen perjalanan, pemberian tanda bertolak dan atau izin masuk serta penolakan pemberian tanda bertolak dan atau izin masuk bagi setiap orang yang masuk/keluar wilayah di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  • Seksi Unit B mempunyai tugas melakukan penelitian terhadap penggunaan dokumen perjalanan, pemberian tanda bertolak dan atau izin masuk serta penolakan pemberian tanda bertolak dan atau izin masuk bagi setiap orang yang masuk/keluar wilayah di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  • Seksi Unit C mempunyai tugas melakukan penelitian terhadap penggunaan dokumen perjalanan, pemberian tanda bertolak dan atau izin masuk serta penolakan pemberian tanda bertolak dan atau izin masuk bagi setiap orang yang masuk/keluar wilayah di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berita Imigrasi

© 2016 Kantor Imigrasi Kelas II Karawang. All rights reserved | Design and Developed By PT. Klik Utama Mandiri

0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?