Sejarah Kantor Imigrasi Kelas II Karawang

Pembentukan berdirinya Kantor Imigrasi Karawang sudah direncanakan sejak tahun 1980-an oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, karena dilihat dari segi historisnya Kabupaten Karawang sebagai pangkal perjuangan, karena sebagian pejuang Kemerdekaan kita muncul dari Rengas Dengklok yang terletak + 20 Km di sebelah Utara Kota Karawang. Menurut sejarah bahwa bendera Merah Putih sudah berkibar di daerah Rengas Dengklok sehari sebelum Kemerdekaan RI di Proklamasikan saat tanggal 16 Agustus 1945. Bung Karno dan Bung Hatta bersama kelompoknya Pemuda Militan yang telah mempersiapkan diri di Rengas Dengklok (Desa Bojong) untuk menyusun naskah Proklamasi. Untuk mengenang peristiwa bersejarah tersebut, maka di bangun Tugu Kebulatan Tekad Rengas Dengklok, bahkan Pemerintah Kabupaten Karawang menggunakan slogan Pangkal Perjuangan pada lambang daerahnya.

Kota Karawang pernah menjadi Ibu Kota dari Keresidenan yang membawahi daerah Subang, Purwakarta dan Karawang, maka Kabupaten Karawang tidak dapat dipisahkan dari ke 3 (tiga) Kabupaten tersebut, karena mempunyai hubungan historis yang sangat erat baik dari segi kultur maupun budaya. Wilayah Purwakarta, Subang dan Karawang adalah merupakan wilayah yang paling banyak masyarakat dan perekono-miannya sangat dinamis, karena merupakan daerah penyangga untuk Jakarta. Terbukanya Kawasan – kawasan Industri di daerah Karawang dan Purwakarta yang menyerap tenaga kerja, baik Indonesia maupun asing (expart), sehingga memerlukan suatu kemudahan pelayanan dan pengawasan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 14.04 .PR.07.04 Tahun 1995 tanggal 07 Agustus 1995 wilayah Kabupaten Karawang pelayanan Keimigrasian ditangani oleh Kantor Imigrasi Jakarta Timur, sedangkan Kabupaten Subang dan Purwakarta pelayanan Keimigrasian ditangani oleh Kantor Imigrasi Bandung. Melihat pertumbuhan penduduk yang begitu pesat dan terbukanya kawasan-kawasan industri di Karawang dan Purwakarta.

Dari hal-hal tersebut diatas, maka Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan Kota Karawang layak untuk dibuka Kantor Imigrasi, karena letaknya cukup strategis untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dari Kabupaten Purwakarta serta memudahkan pengawasan orang asing di daerah tersebut.

Sesuai dengan prinsip dan pola otonomi daerah, dimana setiap daerah ingin berkembang sesuai dengan kemampuannya dan dapat melayani masyarakat, maka Pemerintah daerah Kabupaten Karawang mengajukan permohanan penempatan Kantor Imigrasi Karawang kepada Menteri Kehakiman dan HAM RI. c/q Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta dengan wilayah kerja Kabupaten Purwakarta, Subang dan Karawang (Vide Surat Bupati Karawang No. 011/385 . Huk tanggal 12 Pebruari 2001).

Berdasarkan Surat Bupati tersebut Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Barat mengajukan permohonan penempatan Kantor Imigrasi Kabupaten Karawang kepada Menteri Kehakiman dan HAM RI yang tembusan ditujukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi di Jakarta. Hal tersebut mendapat respon yang baik dari Direktur Jenderal Imigrasi (Drs. M. Imam Santoso, SH, MH, MA). Pemerintah Daerah Jawa Barat pada prinsipnya sangat mendukung pembentukan Kantor Imigrasi Karawang terutama dalam rangka lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Keimigrasian dan Pemerintah Propinsi, dan Kabupaten / Kota memberikan dukungan untuk menggunakan asset Pemerintah daerah dengan status hak pinjam pakai sambil menunggu dibangunnya gedung yang lebih Representatif. Khusus untuk Kantor Imigrasi Karawang Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Barat telah mengajukan usulan akan memfungsikan bangunan bekas Pengadilan Negeri Karawang yang terletak di jalan Ahmad Yani No. Karawang. (Vide Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Barat No.W8.PL.02.01 . 1553 TANGGAL 07 Mei 2002 yang ditujukan kepada Dirjen Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara).

Renovasi dan rehabilitasi gedung Kantor Imigrasi Karawang disediakan dana dalam Daftar Isian Proyek (DIP) tahun anggaran 2002 juga bantuan Pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Tindak lanjut dari hasil pertemuan Direktur Jenderal Imigrasi dengan Gubernur Propinsi Jawa Barat dan Bupati Karawang, maka terbitlah Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.1405 PR.07.04 Tahun 2002 tanggal 25 September 2002 tentang Pembentukan 14 (empat belas) Kantor Imigrasi yang salah satunya berkedududkan di Kabupaten Karawang.

Berita Imigrasi

© 2016 Kantor Imigrasi Kelas II Karawang. All rights reserved | Design and Developed By PT. Klik Utama Mandiri

0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?